jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjelaskan pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI memang sedikit berbeda dengan DPR RI.
Menurut Sultan, kalau di DPR RI mekanismenya ada di fraksi-fraksi, sementara DPD RI karena tidak mengenal fraksi maka secara otomatis hak anggota mengacu pada tata tertib yang berlaku.
BACA JUGA: Biaya Tes PCR Diturunkan, Pimpinan DPD RI Apresiasi Keputusan Presiden Jokowi
“Tata tertib DPD RI memang dirancang untuk memungkinkan pergantian atau bergilir pimpinan alat kelengkapan. Namun, semua itu sepanjang musyawarah mufakat atau kesepakatan bersama,” ucap Sultan usai memimpin pergantian Pimpinan Alkel DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (19/8).
Menurut senator asal Bengkulu itu, Pimpinan DPD RI menyerahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan anggota DPD RI agar lebih demokratis mungkin sehingga dinamika harmonis. Namun, Pimpinan DPD RI tetap mengontrol jalurnya pemilihan pimpinan Alkel.
BACA JUGA: Pimpinan DPD RI Dorong Pemerintah Turunkan Biaya Tes PCR
“Kita serahkan secara penuh kepada rekan-rekan kami namun tetap kita kontrol. Supaya kebersamaan DPD RI betul-betul kuat,” terangnya.
Sultan menjelaskan bahwa Tata Tertib DPD RI disesuaikan dari setiap provinsi yang terdiri empat orang. Artinya azas keadilannya sama yaitu proposional sehingga tidak ada jumlah penduduknya banyak maka keterwakilannya banyak.
BACA JUGA: Pandemi Mengganas, Sultan Minta Pemerintah Libatkan Eks Menkes Siti Fadilah Supari
“DPD RI tidak ada hal itu, tetap sama yaitu empat orang terwakilan setiap provinsi. Dari hal itu mekanisme Tata Tertib DPD RI dibuat untuk menyesuaikan hal ini. Alhamdulilah pemilihan Alkel ini tidak ada ribut-ribut, semua dinamis. Meskipun saat ini di tengah pandemi Covid-19 tidak menyurutkan tugas kami yang menjadi kewajiban,” kata Sultan.(jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Tim Redaksi