jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menilai hasil revisi Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terbaru menjadi produk legislasi paling berkualitas.
Pujian ini disampaikan Sultan mengingat proses revisi UU ASN memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan baik secara materil maupun formil.
BACA JUGA: Menteri Anas Ungkap Status Satpol PP di UU ASN Baru, Honorer Muda & Tua Aman
“Kami berani mengatakan bahwa proses revisi UU ASN kali ini menjadi produk legislasi pemerintah dan lembaga legislatif paling berkualitas. Ini tentu penting untuk dijadikan contoh bagi proses pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya ke depan,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Kamis (05/10).
Menurut Sultan, proses penyusunan hingga pembahasan RUU ASN sangat terbuka terhadap partisipasi publik.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Hasil Revisi UU ASN, Honorer jadi Tegang, Langsung Diangkat PPPK Tanpa Tes?
Dengan demikian, RUU yang menentukan nasib jutaan ASN khususnya para tenaga honorer ini bisa disahkan menjadi UU tanpa mendapatkan penolakan dari pihak manapun.
“Secara muatan materil kami sangat mengapresiasi semangat dari UU ASN yang mengedepankan prinsip pemerataan distribusi talenta ASN ke semua daerah se Nusantara. Hal tentu sangat dibutuhkan bagi daerah dengan klasifikasi 3T,” kata Sultan.
Sultan juga menjelaskan jika UU ASN hasil revisi ini memberikan atensi serius kepada para tenaga honorer. Semoga para honorer segera mendapatkan kepastian status dan pengakuan dari negara.
"DPD secara kelembagaan mendukung klausul penghentian rekruitmen tenaga honorer oleh pemerintah dalam UU ASN. Itu artinya, tenaga honorer yang ada perlu ditata dan ditetapkan menjadi tenaga PPPK oleh pemerintah,” ujar Sultan.
Diketahui, Sidang Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) ASN menjadi UU melalui sidang paripurna pada Selasa (3/10).(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari