CIREBON - Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Arief Natadiningrat urun rembug terkait polemik seputar keistimewaan JogjakartaDia meminta agar pemerintah menghargai keistimewaan Jogja
BACA JUGA: Kaltim Tak Sudi Kirim Pembantu
Sultan Sepuh mengatakan, UUD 1945 dan Pancasila mengamanatkan tidak harus menyeragamkan segala perbedaan di nusantara
BACA JUGA: PTT Ngotot Akan Temui Menpan
Sultan Sepuh berharap, pemerintah bisa menghormati keistimewan ituBACA JUGA: Jumlah Penderita HIV/AIDS Melonjak
Mungkin di daerah tertentu ada keistimewaan yang harus dihormatiKami harap pemerintah bisa menghormati ini," ucapnya dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Dalem Arum Keraton Kasepuhan, Minggu (5/12).Nantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini meminta Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menghormati keistimewaan Jogjakarta"Kami menghormati kekayaan di Indonesia, termasuk kebhinekaan dan keistimewaan Jogjakarta," ujar Sultan Sepuh.
Dijelaskan, raja-raja nusantara pernah membicarakan perihal persoalan RUU Keistimewaan JogjakartaPembicaraan yang terjadi pada 27 November 2010 atau saat dihelatnya Festival Keraton Nusantara di Palembang, juga dihadiri adik tertua Sri Sultan Hamengkubowono X, Gusti Pangeran Harya Hadiwinoto
Dalam rapat itu, kata Sultan Sepuh, disepakati bahwa pemerintah harus tetap mempertahankan keistimewaan JogjakartaRencananya, Juni 2010 mendatang juga akan ada pertemuan raja-raja seluruh nusantaraDalam pertemuan itu akan kembali dibahas mengenai keistimewaan JogjakartaSebab, sampai saat ini RUU Keistimewaan Jogjakarta masih belum final karena belum diserahkan pemerintah ke DPR RI.
Sementara itu, Kordinator Forum Konsolidasi Rakyat untuk Indonesia (FKRI), KH Maman Imanulhaq Faqieh berpendapat bahwa pernyataan Presiden SBY sangat menyakiti masyarakat JogjakartaApalagi pernyataan tersebut dibuat saat masyarakat Jogjakarta belum sembuh dari duka paska meletusnya Gunung Merapi"Walau presiden sudah memberikan penjelasan utuh soal RUU Keistimewaan Jogjakarta, namun penjelasannya mengecewakan publik terutama rakyat JogjakartaApalagi hasil sidang kabinet yang memutuskan gubernur dan wakil gubernur DI Jogjakarta dipilih melalui pemilu," tuturnya.
Dalam pernyataan sikap Keraton Kasepuhan dan FKRI, Presiden SBY diminta untuk lebih arif, cerdas dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia terutama rakyat JogjakartaPernyataan sikap yang ditandatantangi Sultan Sepuh tersebut juga meminta agar Presiden SBY untuk tidak melupakan sejarah dan harus mengingat bahwa proses demokrasi dan konstitusi Indonesia bermodalkan sejarha bangsa dimana Jogjakarta memiliki andil yang sangat besar.
Mereka menyetir ketentuan UUD 1945 pasal 17 b ayat 1"Pemerintah jangan memaksakan diri untuk mengubah proses penetapan gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta
Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan persoalan-persoalan bangsa seperti kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, daripada berputar-putar pada permasalahan internal yang menguras energi," tegas Maman(yud/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wortel Berlafadz Allah Gegerkan Warga
Redaktur : Tim Redaksi