jpnn.com - JAKARTA--Peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-71 menjadi momen penting bagi para bidan desa PTT (pusat) memperjuangkan nasibnya.
Mereka berharap di HUT RI ini, ada kabar gembira dari Presiden Jokowi kepada puluhan ribu bidan desa PTT yang saat ini menanti hasil pengumuman CPNS.
BACA JUGA: Dicoret Jadi Anggota Paskibraka, Gloria Digadang Jadi Duta di Kemenpora
"Kami ingin diangkat PNS agar tidak ada lagi pungli terhadap bidan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Kami berharap surat ini bisa menggugah hati bapak presiden," kata Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Selasa (16/8). (esy/jpnn)
Assalamualaikum, Wr. Wb.
BACA JUGA: Archandra Dicopot dari Menteri, Bang Ruhut Sedih Sekali
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Pak Jokowi,
Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Serta seluruh Rakyat Indonesia, ini doa sekaligus pekerjaan utama kami, sebagai bidan desa pemerintahan pusat di seluruh pelosok Merah Putih ini, dari tanah Rencong Aceh, sampai bumi Cendrawasih, di Papua.
BACA JUGA: Pemerintah Responsif tapi Tak Produktif soal Pembebasan WNI
Bapak Presiden, esok hari, 17 Agustus 2016, kita akan memeringati Hari Besar Nasional Kemerdekaan Republik Indonesia, genap 71 tahun. Esok Sang Saka Merah Putih akan diarak dari Monas, dan dikibarkan di Istana Negara. Begitupun di rumah-rumah penduduk, Merah Putih berkibar-kibar pertanda Hari Merdeka.
Kami bangga Merah Putih menghiasi negeri kepulauan ini. Kami tertegun, sebab rasanya kami ingin benar-benar menikmati kemerdekaan ini, dari tahun ke tahun.
Pak Jokowi, izinkan saya dan kawan-kawan bidan desa, sampaikan secarik surat terbuka ini. Agar Bapak tahu, kami masih terbelenggu. Karena ketidakpastian atas nasib kami, sebagai unsur strategis ketahanan nasional di bidang kesehatan, bidan desa sebagai pelaksana prioritas kesehatan pemerintahan pusat di daerah, khususnya tenaga fungsional rendahan di desa yang masih berlabel Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat).
Pak Presiden, baru-baru saja, negara ini membuat terobosan kebijakan “Hitam Di Atas Putih” melalui Menteri PAN & RB, pada tanggal 28 September 2015, berkehendak untuk mengangkat kami sebagai pegawai tetap negara, semuanya, tanpa kriteria yang memberatkan. Hal ini berdasarkan masa kerja pengabdian kami selama ini, lebih dari sembilan tahun lamanya. Dan telah mendapatkan arahan Bapak Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla.
Singkatnya, kami telah mengikuti seluruh tahapan rekruitmen yang dilakukan Kemenkes RI. Seleksi administrasi kami dinyatakan lulus. Sistem Computer Assisted Tes (CAT) pun sudah kami laksanakan, sejak 19-26 Juli 2016 lalu. Sebagai tahapan yang terpaksa harus kami ikuti. Dan sedang menanti Pengumuman CPNSD 26 Agustus 2016 mendatang. Mengapa kami ingin menjadi pegawai tetap negara, Pak? Selain alasan strategis di atas.
Yang kedua, adalah alasan tragis, Pak Presiden. Selama ini, kami, sebagai perempuan Indonesia, yang juga para ibu-ibu, bertahun-tahun lamanya, sebagian besar dari kami, adalah korban PUNGLI.
Kalau Bapak ke daerah-daerah, tolong tanyakan kepada bidan desa berlabel PTT (Pusat) ini, Pak, bagaimana tragisnya, nasib kami, yang dijadikan ladang PUNGLI, setiap perpanjangan kontrak kerja, sebagai Pegawai Tidak Tetap ini. Apalagi menjelang pengumuman CPNSD ini, Pak. Tapi perjuangan kami, bertekad melawan segala bentuk PUNGLI, Pak! Kami terus berjuang Pak, melalui wadah aspiratif bersama kami, FORBIDES. FORUM BIDAN DESA PTT (PUSAT) INDONESIA.
Bapak Presiden,
Masih segar dalam ingatan saya, dan kawan-kawan kami. Saat saya tepat di belakang bahu Bapak, menyampaikan Pidato Piagam Perjuangan Rengasdengklok, 8 September 2014. Dan kami menghampiri Bapak di Balaikota, 23 September 2014 sebelum pelantikan.
Dan bertemu kembali dengan Bapak Presiden Joko Widodo saat melakukan pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Waluya Bondet, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 14 Januari 2016, lalu. Ataupun 17 Agustus 2015, tepat setahun yang lalu, di Istana Negara.
Dalam peringatan bersama masyarakat, 70 tahun Indonesia Merdeka. Harapan besar kami membuncah, Bapak dapat memerhatikan lebih khusus atas nasib kami.
Pak Jokowi,
Kami tentu saja bukan siapa-siapa harus berkirim surat terbuka seperti ini kepada Bapak. Oya Pak, kami ingin mengingatkan kembali, Menteri Kesehatan RI, Ibu Nilla F Moeloek, berkirim surat pada tanggal 7 Juni 2016 lalu. Tapi belum ada respon Bapak.
Isinya, memohon Bapak dapat mengakomodir bidan desa berlabel PTT (Pusat) yang berusia di atas 35 tahun sebagai PNS. Dan memerlukan kebijakan dan keputusan Bapak, sehingga kami dapat diakomodir ke dalam PP Manajemen PNS.
Delapan hari kerja lagi Pak. Kami akan diumumkan dan kami tidak tahu apakah kami masih penting dan dibutuhkan demi capaian Indeks Pembangunan Manusia, program 1000 Hari Pertama Kehidupan, dan menekan angka kematian ibu, dan angka kematian bayi, pemberian vitamin A, dan bergelut dengan posyandu sehari-hari.
Bapak mohon dapat menegaskan, agar kami tetap berpikiran sehat, menyelamatkan ibu dan bayi yang dilahirkan dengan tenang, dan kami bebas dari politik ladang PUNGLI, Pak Presiden Jokowi.
Salam Juang! Bapak Presiden Joko Widodo,
Karawang, 16 Agustus 2016
Bidan Desa Lilik Dian Ekasari, dan kawan-kawan
BACA ARTIKEL LAINNYA... 60 Anggota DPR Absen Pada Sidang Penyampaian RAPBN 2017
Redaktur : Tim Redaksi