jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika memaparkan temuannya tentang pendapat masyarakat atas politik dinasti yang mewarnai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Isu praktik politik dinasti mengemuka setelah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Rebound, Berpeluang ke Putaran Kedua
Menurut hasil survei Charta Politika pada 4-11 Januari 2024, mayoritas respondennya mengetahui praktik politik dinasti di pilpres kali ini.
Ketua Peneliti Charta Politika Nahrudin mengatakan 61,3 persen responden survei itu mengetahui Pilpres 2024 diwarnai politik dinasti.
BACA JUGA: Pengamat: Masa Depan Demokrasi Terancam Gegara Politik Dinasti ala Jokowi
Selanjutnya, sebanyak 28,7 persen responden tidak mengetahui politik dinasti di Pilpres 2024.
"Sisanya sepuluh persen tidak menjawab," kata Nahrudin dalam jumpa pers secara daring pada akun Charta Politika di YouTube, Minggu (21/1).
BACA JUGA: Makacih Oom..., Spanduk Pamanku Pahlawanku Terpasang di Dekat Mako Brimob
Nahrudin menjelaskan mayoritas responden survei Charta Politika tidak setuju dengan praktik politik dinasti dalam perpolitikan di Indonesia. Angkanya mencapai 63 persen.
"Sebetulnya, masyarakat itu tidak setuju dengan dinasti politik di Indonesia," kata Nahrudin.
Alumnus Universitas Nasional (Unas) itu memerinci hanya 20,2 persen responden yang mengaku sepakat dengan praktik polisik dinasti. Sisanya atau 16,7 persen tidak menjawab.
Namun, kata Nahrudin, ketidaksetujuan atas politik dinasti itu tak membuat masyarakat mencemaskan masa depan demokrasi.
"Kecemasan itu turun. Penolakan itu turun," kata dia.
Sebanyak 46,9 persen di antaranya mengaku tak mencemaskan politik dinasti bakal menghambat demokrasi.
Hanya 37,7 persen responden yang merasa cemas bahwa politik dinasti bakal menghambat demokrasi. Adapun 15,4 responden persen tidak menjawab.
"Kalau saya baca, penolakan ini (terhadap dinasti politik, red) belum 100 persen implementasinya diketahui masyarakat, apakah betul ketika politik dinasti dilakukan, demokrasi bakal terhambat," kata Nahrudin.
Charta Politika melakukan survei terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas pada 4-11 Januari 2024. Survei itu menggunakan dengan metode wawancara tatap muka.
Pemilihan responden untuk survei itu menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat. Adapun margin of error survei itu di angka 2,82 persen.(ast/jpnn.com)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politik Dinasti Ancam Demokrasi, Prof Lili: Ketika Berkuasa Mereka Koruptif
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi