jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak memantik kekhawatiran publik soal potensi politik dinasti.
Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia diketahui mayoritas publik menilai biasa saja terkait isu munculnya politik dinasti dampak putusan MK.
BACA JUGA: Megawati Menilai Keputusan MKMK Menjadi Cahaya di Tengah Gelapnya DemokrasiÂ
Survei nasional Indikator dilakukan dalam rentang 27 Oktober – 1 November 2023, menempatkan 1.220 responden melalui wwancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
“Ada 42,9 persen masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk 'Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini' secara virtual, Minggu (12/11).
BACA JUGA: Tanggapan Gibran soal Putusan MK yang Dinilai Cacat Hukum
Sementara yang menilai sebaliknya, ada 39,2 persen.
Kendati demikian, menurut Burhanuddin, terjadi penurunan jika dibandingkan temuan Oktober.
BACA JUGA: Maklumat Juanda Sebut Anwar Usman Tak Punya Posisi Etis Lagi, Sebaiknya Mundur dari MK
“Pada rentang 16-20 Oktober, terdapat 47,9 persen yang merasa khawatir soal politik dinasi. Pada awal November, terjadi sedikit penurunan menjadi 39,2 persen,” ungkap Burhanuddin.
Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan.
Jika semula 33,7 persen, kini menjadi 42,9 persen.
Pada temuan lain, mayoritas publik juga menilai politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi.
Ini karena pesta demokrasi dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Sekitar 52,6 persen lebih berpendapat politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Sementara yang berpendapat sebaliknya, masih cukup besar, mencapai 36,3 persen,” beber Burhanuddin. (mar1/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi