jpnn.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia memotret Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.
Institusi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin berada di urutan ketiga setelah presiden dan TNI.
BACA JUGA: Zarof Ricar Si Markus di MA Punya Kekayaan Tak Biasa, Nih Datanya
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik, kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 75%, paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.
"Kalau kita cek, TNI masih paling tinggi yang dipercaya (96%), disusul institusi presiden sekitar 86%, kemudian Kejaksaan Agung 75%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
BACA JUGA: Uang Hampir Rp 1 T Milik Zarof Ricar Disita, Sahroni: Jadikan Momentum Bersih-Bersih di MA
Hal itu disampaikannya saat merilis hasil survei Keyakinan dan Ekspektasi Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (27/10/2024).
Di bawah Kejagung, ada pengadilan dengan tingkat kepercayaan publik sekitar 73%, Polri 69%, Mahkamah Konstitusi (MK) 68% dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65%.
BACA JUGA: Kasus Guru Supriyani Dituduh Memukul Anak Polisi, KPAI Minta PGRI Tak Lakukan Diskriminasi
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi capaian Kejagung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.
Dia pun teringat bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah menyatakan soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
"Jaksa Agung itu bagus, bilang kalau memberantas korupsi harus dari kepalanya. Orang nomor satunya. Saya pikir kalau seorang Jaksa Agung bisa ngomong begitu, kita para menteri juga harus bisa memberi contoh itu," ujarnya.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 10-15 Oktober 2024. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200 orang.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam