jpnn.com - JAKARTA -- Kinerja anggota kabinet berlatar belakang partai politik dianggap lebih baik dari menteri non parpol. Awalnya, publik sempat menyangsikan kinerja Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berlatar belakang politik. Namun saat ini yang terjadi malah sebaliknya.
Setidaknya demikian menurut hasil survei yang dilakukan Polcomm Institute beberapa waktu lalu."Saat kami mengajukan pertanyaan apakah ada atau tidak perbedaan kinerja menteri berlatar belakang parpol dan non parpol, publik tidak mempersoalkan masalah latar belakang itu," kata peneliti Polcomm Institute Afdal Makkuraga Putra, Senin (21/12) saat dihubungi wartawan.
BACA JUGA: Gelombang Desakan Lengser Datang Lagi, Ini Tanggapan Menteri Rini
Dia menegaskan, latar belakang tak penting bagi publik. "Yang penting menteri bekerja," tegas dosen Universitas Mercu Buana ini.
Seperti diketahui, Polcomm Institute yang merilis hasil survei, Minggu (20/12), menyatakan latar belakang anggota Kabinet Kerja tidak banyak memengaruhi tingkat keberhasilan. Kepuasan publik terkait kinerja menteri Jokowi-JK selama setahun ini justru diraih menteri yang berasal dari parpol.
BACA JUGA: Pimpinan KPK Baru Panen Kritik, Johan Budi Pilih Cari Aman
Saat ditanyakan perbedaan kinerja menteri berdasarkan latar belakang parpol atau non parpol, sebanyak 49,8 persen responden menyatakan tidak ada perbedaan. Sedangkan 50,2 persen responden menyatakan ada perbedaan.
Terkait tingkat kepuasan kinerja menteri, 22,6 persen responden memilih Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Marwan Jafar yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Di posisi kedua, ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang dipilih 16,0 persen responden.
BACA JUGA: Menko Luhut, Ebiet dan Cak Lontong Ramaikan Haul Gus Dur
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dipilih 8,6 responden sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Responden dalam survei ini 1.200 tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan 20-26 November 2015. Metode penelitian menggunakan multistage random sampling, margin of error 3,1 persen.
Menurut Afdal, selama ini publik memberi penilaian terhadap program kementerian yang dirasakan langsung atau bermanfaat bagi pembangunan. "Di sini yang menonjol hasilnya adalah Menteri Desa dan PDT, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, dan Menteri Agama," paparnya.
Menurut Afdal, tingginya kepuasan publik terhadap Marwan dalam survei ini tidak begitu mengejutkan karena memang programnya dirasakan ada manfaatnya langsung bagi pembangunan seperti visi misi Jokowi-JK. "Begitu juga juga dengan Menteri PU Basuki Hadimuljono. Karena itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Lebih lanjut Afdal menjelaskan, Menpan RB Yuddy Chrisnandi mendapat penilaian buruk meski berasal dari parpol karena program yang dikerjakan tidak dirasakan langsung oleh publik. Sementara penyebab menteri non parpol kurang mendapat respon positif dari publik karena dinilai terlalu banyak bikin gaduh.
Selain itu, menteri bidang ekonomi belum menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebab, selain miskoordinasi dengan menteri koordinatornya, menteri bidang ekonomi tidak membawa perubahan dalam perbaikan ekonomi. "Justru perekonomian kita semakin merosot. Ini membutuhkan penanganan serius," pungkas Afdal. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditetapkan Jadi Tersangka, RJ Lino Diamankan Gak Nih?
Redaktur : Tim Redaksi