jpnn.com - JAKARTA--Mantan Wakil Ketua KPK Johan Budi enggan mengomentari sikap jajaran pimpinan baru di lembaganya yang menyetujui soal revisi UU KPK. Padahal, revisi itu masih menuai kontroversi.
"Wah itu sikap pribadi mereka. Jangan saya diminta komentar itu," kata Johan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12).
BACA JUGA: Menko Luhut, Ebiet dan Cak Lontong Ramaikan Haul Gus Dur
Johan juga enggan mengomentari soal pimpinan KPK baru yang akan mengurangi publikasi soal tangkap tangan pada media massa dan publik. Langkah jajaran baru itu sudah menuai protes sejumlah kalangan karena dianggap hal tersebut bertentangan dengan ciri khas KPK yang selalu transparan.
"Kalau soal itu tanya pimpinan baru saja," imbuh mantan jubir KPK tersebut.
BACA JUGA: Ditetapkan Jadi Tersangka, RJ Lino Diamankan Gak Nih?
Johan hanya berpesan pada pimpinan KPK baru bahwa saat ini modus operandi korupsi semakin canggih sehingga menuntut kerja keras lembaga antikorupsi tersebut. KPK juga diminta meningkatkan capacity building dan kemampuan SDMnya karena jumlah pengaduan semakin banyak. Mantan wartawan itu juga mengatakan, KPK harus mendapat dukungan banyak pihak untuk menjalankan tugas memberantas korupsi.
"Tanpa komitmen pemberantasan korupsi yang sama dari DPR, presiden, saya kira sehebat apa pun pimpinan KPK, tidak akan berhasil lakukan pemberantasan korupsi. Jadi perlu komitmen kuat juga dari presiden dan DPR," tegas Johan. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Mulai Pekan Depan, Indonesia Berlakukan Bebas Visa untuk 84 Negara, Alasannya?
BACA ARTIKEL LAINNYA... TOP! Mantan Pimpinan KPK ini Ingin Menulis Buku
Redaktur : Tim Redaksi