High Court Australia (setingkat MA di Indonesia) hari Kamis (7/9/2017) memutuskan bahwa pemerintah berhak mengeluarkan dana $ 122 juta untuk menyelenggarakan survei lewat pos untuk mengetahui apakah rakyat mendukung pernikahan sesama jenis atau tidak.

Pemerintah menyambut baik keputusan tersebut dan mengatakan plebisit akan dilakukan sesuai rencana. Hasil akhir akan diumumkan tanggal 15 November 2017 pukul 11:30 pagi.

BACA JUGA: Penjaga Bar Usia 93 Tahun Akhirnya Putuskan Pensiun

Perdana Menteri Malcolm Turnbull mendesak seluruh warga Australia yang berhak untuk ikut memberikan suara dalam survei tersebut.

"Ini adalah contoh yang bagus dimana seluruh warga Australia bisa memberikan suara, dan kita sebagai sebuah bangsa bisa terlibat dalam perubahan sosial penting ini, mempertimbangkan, dan membuat keputusa," kata PM Turnbull di depan sidang parlemen, setelah keputusan dikeluarkan.

BACA JUGA: Tampilkan Dewa Ganesha, Iklan di Australia Dikecam

Pemimpin partai oposisi Bil Shorten kembali mengundang Turnbull untuk menandatangani surat bersama merekomendasikan suara bagi "kesetaraan pernikahan."

PM Turnbull mengatakan bahwa dia merasa pesimistis bahwa penandatanganan surat bersama itu "akan meningkatkan suara bagi yang setuju."

BACA JUGA: Musisi Adelaide Dukung Pernikahan Gay Lewat Lagunya

"Pemimpin partai oposisi bisa mengajukan pendapatnya, dan saya akan membuat pendapat saya sendiri," kata PM Turnbull.

Partai Hijau mengatakan mereka kecewa dengan keputusan High Court, namun mengatakan akan mendukung bagi suara "YA".

Baca juga: Neo Nazi Coba Pengaruhi Plebisit Pernkahan Gay di Australia Pengiriman surat suara segera

Biro Pusat Statistik Australia akan mulai mengirimkan surat suara hari Selasa, dan setiap warga yang sudah terdaftar akan menerima surat suara mereka paling lambat 25 September.

Surat suara itu akan berbunyi "Apakah peraturan harus diubah sehingga pasangan sesama jenis boleh menikah?"

Mengembalikan surat suara dan berpartisipasi untuk survei ini bersifat sukarela, tidak seperti bahwa setiap warga Australia harus memberikan suara dalam pemilu.

Surat suara itu harus dikembalikan paling lambat 7 November pukul 18:00.

Bila hasilnya tidak mendukung, Perdana Menteri Turnbull mengatakan pemerintah tidak akan mendukung usulan perubahan UU yang diajukan ke depan parlemen.

Tetapi bila survei mendukung, maka PM Turnbull mengatakan usulan perubahan yang diajukan anggota parlemen akan diperdebatkan dan pemungutan suara akan dilakukan di akhir tahun.

Pemerintah juga mengatakana bahwa mereka akan membuat peraturan guna memastikan iklan bagi yang mendukung atau yang menolak, sesuai dengan aturan dalam pemilu, termasuk aturan perlindungan terhadap publikasi yang bersifat menghasut dan juga penyuapan.

Dengan adanya keputusan Pengadilan Tinggi ini, maka iklan dari kedua belah pihak akan meningkat.

Juga akan muncul tekanan terhadap para anggota parlemen untuk menjelaskan mengapa warga Australia harus mendukung pernikahan sesama jenis.

Sejauh ini, beberapa anggota parlemen mengatakan mereka akan "menghormati" hasil surcei, namun tidak mengatakan apakah akan memberikan suara sesuai dengan hasil nasional atau tergantung pada hasil negara bagian atau konstituen.

Diterjemahkan pukul 15: 10 AEST 7/9/2017 oleh Sastra Wijaya dan simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjahat Ini Jual Lukisan Curian Kepada Pemiliknya Sendiri