jpnn.com, JAKARTA - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nusron Wahid menilai ancaman terhadap ideologi bangsa sudah nyata di depan mata. Menurut dia, salah satu cara mencegah adalah dengan mendukung Perppu Ormas.
Pria yang juga Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Partai Golkar itu menilai negara sudah diambang bahaya, karena mereka yang mulai terpolarisasi pandangan radikalisme dan ingin memperjuangkan digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru dari kalangan ASN dan kalangan terdidik atau profesional di kalangan BUMN.
BACA JUGA: PDIP: Prinsip Dasar Perppu Ormas Selamatkan Ideologi Negara
"Dengan ancaman radikalisme yang sudah mewabah ke kalangan PNS, profesional dan BUMN, maka Perppu Ormas sudah selayaknya didukung dan diikuti dengan penguatan Islam moderat ke kalangan tersebut," kata Nusron, Senin (23/10).
Pernyataan Nusron ini menanggapi hasil survei Alvara Research Centre yang menunjukkan radikalisme telah masuk ke kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia.
BACA JUGA: DPR Tak Satu Suara soal Perppu Ormas, Ini Harapan Menkumham
“PNS saja sudah banyak yang terinfiltrasi dengan paham anti-Pancasila. Kalau tidak ditertibkan bisa lumpuh dan potensi ada sabotase," ujar Nusron.
Menurut dia Nusron, solusi untuk membentengi itu memang menerima Perppu No 2/2017 untuk segera diterapkan. "Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi. Tapi instrumen untuk menertibkan kelompok anti-Pancasila harus ada dulu,” ujarnya.
BACA JUGA: 29,6 Persen Profesional Ingin Indonesia jadi Negara Islam
Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengungkapkan, PNS dan pegawai BUMN itu aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik. Kalau yang aparatur negara dan kelas menengahnya, terkontaminasi ajaran anti-Pancasila maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di bawah.
“Ini gawat kalau dibiarkan, ini jelas ancaman terhadap ideologi bangsa yang harus direspons serius. Jangan berdebat lagi bahwa tidak ada ancaman terhadap ideologi bangsa karena nyatanya memang sudah mengancam,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam survei Alvara diketahui sebanyak 27, 6 persen profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodir agama mayoritas. Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3 persen, swasta 36,6 persen. Adapun yang menyatakan perda syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1 persen.
Tak kalah mengagetkan, sebanyak 29,6 persen profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kafah. Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16 persen, dan 84 persen menyatakan yang ideal adalah NKRI. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagal di Tingkat Satu, Perppu Ormas Dibawa ke Paripurna DPR
Redaktur : Tim Redaksi