jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani menyebut parpolnya akan menjadikan temuan survei, seperti milik Charta Politika Indonesia yang dirilis belakangan ini menjadi bahan evaluasi membuat kebijakan politik.
Terlebih lagi, temuan Charta Politika Indonesia membahas tentang masifnya pemasangan baliho ternyata tidak berbanding lurus dengan elektabilitas.
BACA JUGA: Asnawi tak Kuasa Menahan Beban Hidupnya, Innalillahi
Kamhar menyadari, elektabilitas tidak dibangun dalam sekejap mata. Perlu waktu lama membangun elektabilitas berbasis kompetensi dan reputasi.
"Oleh karena itu, butuh waktu, tak bisa instan. Biasanya yang instan rapuh dan semu tak kompeten karena hanya bertopeng pada pencitraan," kata eks aktivis HMI, Jumat (13/8).
BACA JUGA: Hasil Survei Terbaru: Pendukung Pemerintah Suram, Partai Demokrat Berpeluang Juara di 2024
Menurut Kamhar, pemasangan Baliho ialah pilihan lazim demi menguatkan elektabilitas seorang tokoh. Baliho hingga spanduk menjadi variasi perkenalan di dalam upaya pemenangan politik.
"Namun, Partai Demokrat belum menjadikan itu sebagai kebijakan organisasi mengingat situasi bangsa yang tengah prihatin diterpa pandemi Covid-19," ujar alumnus Universitas Hasanuddin, Makassar itu.
BACA JUGA: Dini Hari, Juraidi Kalap Menghabisi Paman Sendiri
Dia mengatakan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggunakan baliho sifatnya tematik atau insidental seperti saat Pilkada serentak 2020 yang lalu,
"Tentu pada saatnya nanti porsi untuk kerja-kerja politik yang berorientasi pada peningkatan popularitas dan elektabilitas akan ditingkatkan," ungkap Kamhar.
Charta Politika Indonesia sebelumnya mengeluarkan survei nasional tentang Evaluasi Kebijakan dan Peta Politik Masa Pandemi yang dilaksanakan pada 12-20 Juli 2021.
Satu di antara hasil survei tentang elektabilitas tokoh-tokoh yang berpeluang maju pada Pilpres 2024.
Dari survei itu bisa terlihat bahwa kampanye menggunakan baliho yang masif dilakukan pimpinan parpol belakangan ini tidak efektif.
Dalam simulasi sepuluh nama misalnya, tokoh yang namanya mulai masif terpampang di baliho seperti Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, bukan pemilik elektabilitas tertinggi.
Nama keduanya masing-masing menempati posisi dua terbawah di dalam simulasi sepuluh nama tokoh potensial maju sebagai Capres 2024.
Survei Charta Politika Indonesia mencatat elektabilitas Puan dari simulasi sepuluh nama hanya 1,4 persen dan Airlangga mengantongi satu persen.
"Ternyata ketika diuji di sepuluh nama, berada di peringkat terbawah," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat membeberkan hasil survei secara daring, Kamis (12/8).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru mengantongi elektabilitas tertinggi dengan 20,6 persen di dalam simulasi sepuluh nama.
Berikutnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengantongi elektabilitas sebesar 17,8 persen.
Berturut-turut setelah itu ada nama Prabowo Subianto (17,5 persen), Sandiaga Uno (7,7 persen), Ridwan Kamil (7,2 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (4,2 persen), Tri Rismaharini (3,2 persen), dan Erick Thohir (1,8 persen).
Survei Charta Politika Indonesia dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Metode sampling menggunakan multistage random sampling dengan 1.200 responden.
Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 34 TKA China Masuk Indonesia, Irwan Demokrat: Pemerintah Sudah Kehilangan Arah
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan