jpnn.com, BALI - PT Surveyor Indonesia (PTSI) meluncurkan platform Sustainable Jurisdiction Indicators (SJI), untuk mengatasi hambatan pemasaran komoditas Indonesia menembus pasar dunia, khususnya Uni Eropa.
“Sebagai agent of development, PTSI mendukung Bappenas dalam penerapan SJI,” ujar Direktur Utama PTSI M. Haris Witjaksono dalam sambutannya di Forum B20, Bali.
BACA JUGA: Percepat Kemandirian Alkes, GAKESLAB Gandeng Surveyor Indonesia
Haris menuturkan Indonesia telah membuat langkah besar dalam transisi menuju keberlanjutan, terutama di sektor komoditas, khususnya di bidang pangan dan pertanian.
“Kami percaya inisiatif yang berfokus pada kabupaten, seperti SJI, akan membawa manfaat bagi pemangku kepentingan seluas-luasnya, termasuk mereka yang berisiko tertinggal. Kuncinya sekarang adalah memperkuat dan mengomunikasikan kemajuan untuk memastikan bahwa kabupaten diakui dan dapat menunjukkan kinerjanya sejalan dengan persyaratan pasar global,” ujarnya.
BACA JUGA: Ganjar Bangun 2.352 Desa Mandiri Energi, Jateng Jadi Provinsi Percontohan Pengembangan EBTÂ
SJI telah dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan sejalan dengan komitmen global Indonesia terhadap SDGs dan Perjanjian Perubahan Iklim Paris.
Sementara itu Martinus Nata, expert ESG dan SDGs PTSI, dalam forum yang sama menyatakan SJI juga telah memasukkan kriteria proteksi area hutan, mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan, akses informasi publik, partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten, pendaftaran dan sertifikasi petani kecil, dan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan lainnya.
BACA JUGA: Stafsus Menteri BUMN Ungkap 3 Fakta Menarik Rights Issue BTN
“Ada 23 indikator SJI yang telah dikelompokkan ke dalam empat tema: lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola,” jelasnya.
Setiap area tematik selaras dengan beberapa SDGs untuk memberikan kohesi dengan prioritas keberlanjutan global.
Platform data SJI memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan kabupaten berdasarkan 23 indikator.
Berdasarkan kriteria tersebut, akan tampak mana saja kabupaten yang terdepan pada skala nasional dan kabupaten mana yang perlu bantuan untuk meningkatan kinerja SDGnya.
“SJI membantu kabupaten untuk mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada pembuat kebijakan, pelaku rantai pasokan, dan pasar global,“ kata Nata.
PTSI tengah berupaya mengumpulkan data historis untuk merunut kemajuan menuju keberlanjutan dan peningkatan daya saing komoditas lokal di pasar global dari waktu ke waktu.
Ke depan, PTSI akan terus bekerja sama dengan Bappenas untuk lebih mengembangkan dan menyempurnakan platform data.
Platform ini akan segera tersedia untuk umum, dalam meningkatkan komunikasi tentang keberlanjutan yurisdiksi di Indonesia.
SJI juga sedang mengembangkan modul tambahan tentang keterlacakan asal usul minyak sawit dan nantinya akan diikuti sejumlah komoditas lain yang menghadapi hambatan penetrasi pasar di luar negeri seperti kopi, cokelat, dan lainnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPP BMI Gagas Desa Mandiri, Produk Unggul Go Global di Ajang B20
Redaktur & Reporter : Yessy Artada