jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tidak terima dijadikan tahanan oleh KPK. Dia menuding penahanannya hari ini karena KPK ingin balas dendam dan bukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.
Menurut Suryadharma, selama diperiksa tadi, penyidik tidak menanyakan seputar materi dugaan korupsi haji yang disangkakan kepadanya. Dia mengaku hanya ditanya tentang riwayat hidup dirinya dan keluarga.
BACA JUGA: Akhirnya, SDA Terjerat Jumat Keramat
"Tadi saya diperiksa baru meliputi siapa nama saya, siapa nama istri saya, siapa nama keluarga saya. Kemudian riwayat hidup, baru sampai di situ, belum sampai pada materi. Tapi tiba-tiba saya disodori surat perintah penahanan," kata Suryadharma kepada wartawan di KPK sebelum diangkut ke Rutan Guntur, Jumat (10/4).
Karena itu, lanjut Suryadharma, dirinya tidak menandatangani surat penahanan maupun berita acara pemeriksaan. Dia merasa KPK telah memerlakukannya dengan tidak adil.
BACA JUGA: Baru 775 WNI yang Berhasil Keluar dari Yaman
"Saya merasa diperlakukan tidak adil dan bisa jadi saya ditetapkan, ditahan mulai hari ini bisa juga sebagai bentuk balas dendam kepada saya karena saya melakukan praperadilan," ucapnya.
Dia pun kembali menyinggung mengenai belum mampunya KPK membukti kerugian negara dalam perkara yang dituduhkan kepadanya. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa KPK membuat tuduhan yang mengada-ada.
BACA JUGA: 2 Kali Terobos Pesawat, Mario Kini Duduk Terbang ke Pekanbaru
"Kerugian negara itu tidak boleh pakai kata potensi, tidak boleh kira-kira. Lalu apa yang dikorupsi kalau kerugian negaranya tidak ada?" tegasnya.
Untuk diketahui, hari ini merupakan pertama kalinya Suryadharma diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji. Sebelumnya dia pernah beberapa kali dipanggil KPK. Namun, mantan ketua umum PPP itu memilih mangkir.
Suryadharma diperiksa penyidik KPK mulai pukul 11.30 sampai 18.30 WIB. Usai diperiksa KPK, Suryadharma langsung dibawa ke Rutan Guntur tempatnya ditahan selama 20 hari ke depan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Anggota DPR Adu Jotos Bisa Kena Pecat
Redaktur : Tim Redaksi