jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terus berupaya mendorong transparansi di kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya, transparansi penting untuk menekan praktik korupsi.
Susi mengatakan, sedari awal manjabat sebagai menteri, ia terus melakukan pembenahan pada sistem birokrasi di KKP. Salah satunya dengan menerbitkan kebijakan baru mengenai moratorium atau penghentian sementara izin usaha kapal penangkap ikan buatan luar negeri berkapasitas di atas 30 gross ton (GT) mulai 3 November 2014.
BACA JUGA: Era SBY, Kapal Nelayan Asing yang Ditangkap itu Dilelang
"Salah satu yang saya buat adalah transparansi data kapal, karena selama ini kapal bendera asing kita tidak memiliki datanya, tanpa moratorium saya tidak bisa menjalani pekerjaan saya membenahi kelautan," katanya saat memperingati 'Hari Anti-Korupsi' di KKP, Jakarta, Jumat (5/12).
Susi menegaskan, praktik korupsi dapat menghancurkan negara sekalipun sudah ada sistem yang baik. Bahkan, katanya, saat ini masyarakat melihat korupsi sebagai hal yang sudah biasa. "Banyak negara besar hancur karena korupsi, korupsi terus menerus terjadi, masyarakat malah menganggap biasa," ungkapnya.
BACA JUGA: Boediono Tersangka? Tunggu Putusan Budi Mulya Inkrah
Menurutnya, korupsi sebuah penyakit yang harus diberantas dan dilawan bersama-sama. Sebab, korupsi tidak bisa hilang bila hanya dilakukan seorang diri ataupun oleh satu pihak saja.
"Korupsi sebuah penyakit yang bisa merusak atau menghancurkan apapun sistem yang dibuat untuk tujuan baik, betapapun niatan baik, maka harus diberantas bersama-sama," tandasnya.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Sarankan Jokowi Alihkan Dana KIS untuk Peningkatan Kualitas Puskesmas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkumham Siapkan Program Kuliah S1 di Lapas
Redaktur : Tim Redaksi