jpnn.com - JAKARTA - Praktik perbudakan di Kepulauan Aru, Maluku, yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resource (PBS) merembet ke masalah lain. Sejumlah pejabat KKP dan kepolisian dikabarkan ikut menerima setoran uang suap dari PT PBS.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menduga, isu tersebut sengaja digulirkan PT PBS, agar fokus publik tidak hanya ke praktik perbudakan, namun terpecah ke hal lain. Salah satunya dengan mengulirkan isu adanya pejabat menerima setoran pungli.
BACA JUGA: Ini Daerah yang Kada dan DPRD-nya Belum Gajian
"Memang ada isu pejabat-pejabat baik dari KKP, kepolisian, tentara nerima uang bulanan dari mereka. Mereka (PT PBS, red) nggak boleh melempar isu itu di saat seperti ini," ungkap Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (8/4) petang.
Meski begitu, tim investigasi illegal fishing kata Susi, akan mencari tahu dan menelusuri benar atau tidaknya kabar tersebut. "Tentu kesalahan-kesalahan itu akan kami pertanggungjawabkan dan saat ini sedang ditelusuri," jelas bos maskapai Susi Air ini. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Jika Ternyata Gila, Penumpang Gelap Garuda Bisa Terbebas dari Pidana
BACA JUGA: KPK Siapkan Gelar Perkara untuk Laporan Ahok
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istana Kaji Penghapusan Mobil Dinas untuk Pejabat Eselon I
Redaktur : Tim Redaksi