jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggandeng menteri perikanan Asia untuk memberantas kejahatan penangkapan ikan secara ilegal di Asia Pasifik.
"Kita butuh lebih banyak kerja sama dalam berbagi data. Ketertelurusan (traceability) ikan dan produk perikanan berperan sangat penting dalam memutus mata rantai illegal fishing secara global," ujar Susi dalam Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product di Jakarta, Kamis (28/7).
BACA JUGA: Tim untuk Jambore Nasional 2016 Sudah Disiapkan
Lebih lanjut dia mengatakan, negara-negara perlu berbagi data sektor kelautan dan perikanan yang ada di masing-masing negara sebagai upaya mengembangkan transparansi sektor tersebut.
Dia juga mengemukakan, dengan terbuka akan berbagi daftar kapal-kapal yang memiliki izin untuk penangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia.
BACA JUGA: Demi Sandiaga, Ini Instruksi Prabowo ke Kader Gerindra
Ia pun menegaskan, transparansi data ikan dan produk ikan sebagai bagian dari aksi nyata bentuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal secara berkelanjutan.
"Jadi bukan cuma menenggelamkan kapal, tapi dimulai dengan menelusuri data. Memastikan ikan yang ditangkap di mana, oleh siapa, berapa banyak, jualnya ke mana, dan proses di mana," tegasnya seperti dikutip dari Indopos (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Kepada Pengacara, Fredi Budiman: Kita Wajib Bersyukur
Menurut Susi, langkah tersebut dinilai penting karena untuk mengurangi kegiatan penangkapan ilegal di perairan kawasan Asia Pasifik. "Kalau semua Asia Pasifik, Asia Tenggara, Afrika, jadi satu di mana sudah meratifikasi Port State Measures Agreement, Malaysia sudah, Vietnam sudah, Fiji September ini," ungkapnya.
Menurutnya, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia saat ini dilarang melayani dan menyuplai apapun ke kapal-kapal pelaku IUU Fishing. Meskipun diakui masih banyak persoalan, di mana penangkapan ikan kerap melanggar peraturan, seperti bongkar muat di tengah laut atau transhipment.
"Ini inisiatif yang sudah ditandatangani banyak negara, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Fiji sudah komit bersama dan ingin melaksanakan koordinasi tersebut untuk eliminasi IUU Fishing. Saya berharap, koordinasi ini bukan cuma hari ini," pungkasnya.
Pada momentum pembukaan Ministerial Meeting dua hari lalu, Rabu (27/7) juga dihadiri Menteri Perikanan dan Kehutanan dari Fiji Oseea Naiqamu, Menteri Pertanian dan Agro berbasis Industri Malaysia Ahmad Shabery bin Cheek, dan Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata Palau Fleming Umiich Sengebau, Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Daerah Terpencil Vietnam Vu Van Tam, serta perwakilan 22 negara dan 3 organisasi internasional.
Total peserta yang hadir sebanyak 90 orang dari Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Uni Eropa, Kenya, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Palau, Papua Nugini, Norwegia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan negara lainnya.
Pertemuan ini bagian dari rangkaian _Regional Fisheries Summit 2016 yang digelar The Economist berlangsung 27-28 Juli 2016 di Shangri-La Hotel Jakarta. Momentum tersebut menitikberatkan pencegahan masuknya produk ikan ilegal ke dalam sistem atau rantai pasokan secara global.
Nah untuk memperkuat dukungan data dan pandangan secara akademik terhadap kebijakan reformasi perikanan, telah digelar juga Collaborative Workshop on The Benefits of Sustainable Fisheries in Indonesia. (nel/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Tolak Permintaan Turki Tutup 9 Sekolah di Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi