JAKARTA -- Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji terus melakukan perlawanan atas penahanannyaYang terbaru, Susno menilai operasi antiterorisme yang saat ini digelar Mabes Polri adalah pengalihan terhadap kasusnya
BACA JUGA: DPR Dukung KPK Punya Penyidik Independen
Ucapan Susno itu diungkapkan politikus Ali Mochtar Ngabalin setelah menjenguknya di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar
BACA JUGA: KY Ngotot Bawa Asnun ke MKH
Masyarakat harus paham," ujar Ali Mochtar Ngabalin ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (15/5)BACA JUGA: Abdullah Sonata Siap Melawan
"Harapannya tinggal masyarakat mendoakan kesehatannya agar bisa berjuang," katanyaSaat ini, tutur dia, Susno dalam kondisi sehat"Beliau cerita bahwa alasan utama penahanannya bermula dari kasus kecurangan DPT (daftar pemilih tetap) dan kasus dugaan korupsi IT (information technology) KPU yang akan dibongkar KPK," terangnyaSaat itu, jelas Ngabalin, sebagai Kabareskrim, Susno menyatakan siap mendukung KPK"Tetapi, tiba-tiba ada pembunuhan Nasruddin, Antasari kenaLalu, kasus cicak-buaya, mafia pajak, Century, dan sekarang Susno ditahan," jelasnya
Saat dukungan terhadap Susno menguat, seperti dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D., polisi mencari isu baru"Kalau soal teroris, ini kan sebenarnya sudah lama adaPolisi menunggu saja momentumMasyarakat juga tahu dan sudah dewasa," tuturnya
Secara terpisah, komisioner Komnas HAM Dr Saharuddin Daming juga menilai pengungkapan kasus terorisme tersebut adalah upaya pengalihan isu semataMenurut dia, Polri terindikasi mengungkap kasus-kasus besar bersamaan dengan munculnya sorotan media terhadap kondisi internal. "(Kasus terorisme) ini (diungkap) agar publik mengabaikan penahanan secara sewenang-wenang terhadap Susno Duadji dan pembelokan isu semata," ujar Saharuddin.
Dia mempertanyakan prosedur tetap penangkapan teroris yang dilakukan Densus 88 yang selama ini selalu menewaskan tersangkaDia menyebut hal itu tidak lebih dari sekadar pembantaian aktivis Islam untuk berlindung dari isu mafia hukum
Karena itu, ungkap dia, Komnas HAM akan merekomendasikan kepada DPR untuk segera membentuk panja guna mengevaluasi kinerja Polri"Tak cukup mengevaluasi, tetapi juga mengusut abuse of power dan arogansi oknum pejabat Polri yang merugikan masyarakat luas," usulnya.
Panja DPR, lanjut dia, harus mengagendakan revisi KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang PolriKedua undang-undang tersebut dinilai terlalu memberikan kepercayaan dan kekuatan berlebihan kepada pejabat Polri dengan wewenang penegakan hukum"Akhirnya justru banyak disalahgunakan dengan mengatasnamakan penegakan hukumItu buktinya, semua yang dituding teroris langsung ditembak mati," katanya.
Selain itu, pemerintah perlu merevisi UU tentang kejaksaan, peradilan umum, dan advokatMeski dibuat pascareformasi, kultur yang dibangun dalam UU tersebut masih bernuansa Orde Baru dengan ciri khasnya yang represif dan otoriter"Parahnya lagi, UU itu memberikan wewenang yang sangat luas," ungkapnya.
Komnas HAM sangat berharap DPR periode ini berani mengubah sistem penegakan hukum melalui penggunaan hak inisiatif atas semua UU penegakan hukumMenurut Saharuddin, sudah tidak ada lagi cara mengobati penyakit kronis penegakan hukumKecuali, DPR mengubah UU penegakan hukum yang tadinya dimonopoli secara absolut oleh lembaga penegakan hukum.
Dia mengusulkan adanya lembaga lain yang diberi kewenangan memproses secara hukum oknum penegak hukum yang melanggarJadi, tidak boleh lagi anggota Polri yang melanggar hukum diselesaikan oleh Propam atau investigasi dari Polri sendiri yang sangat subjektif. "Saya mengusulkan fungsi reserse dan kriminal tidak dilekatkan pada PolriKita perlu membentuk badan tersendiri, seperti di Amerika Serikat yang disebut FBIJadi, Polri cukup kamtibmas saja," usulnya(rdl/zul/c2/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Koordinasi dengan Polri Tangani Kasus Bank Century
Redaktur : Tim Redaksi