Susun Pertanyaan Debat, KPU Diminta Libatkan Pengusaha

Minggu, 15 Januari 2017 – 16:07 WIB
Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengikuti debat di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/1). Foto: HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS

jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta KPU DKI Jakarta lebih cermat menyusun pertanyaan pada debat cagub-cawagub sesi kedua (27/1) dan ketiga (10/2).

Pasalnya pada debat sebelumnya yang digelar Jumat (13/1) kemarin, pertanyaan yang diajukan tidak langsung mengarah pada hal-hal teknis.

BACA JUGA: Program Tiga Cagub DKI Bagus, tapi...

Sarman berharap, KPU DKI ‎tidak hanya melibatkan pengamat dan kalangan perguruan tinggi dalam menyusun pertanyaan. Tapi juga para pelaku usaha, yang setiap hari merasakan tantangan dan permasalahan yang ada.

"Ingat, ‎Jakarta adalah kota jasa, hampir 60 persen Pendapat Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang melibatkan pelaku usaha," ujar Sarman di Jakarta, Minggu (15/1).

BACA JUGA: Begini Komentar Waketum Kadin DKI soal Debat Cagub

Menurut Sarman, ‎sebagai kota jasa, Jakarta butuh kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, untuk kemudian mendorong kreativitas para pelaku usaha berkembang. Bukan malah membatasi ruang gerak yang ada.

"Dalam debat kemarin, kami tidak mendengar apa yang harus dilakukan untuk menggerakkan 1,2 juta usaha yang ada di Jakarta yang merupakan aset besar Pemda DKI menggerakan pembangunan," ucap Sarman.

BACA JUGA: Semoga Debat Selanjutnya Tanpa Serangan Personal

Lebih lanjut pria yang juga menjabat Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta ini menilai, selain terkait kebijakan, ada beberapa isu strategis yang patut mendapat perhatian dari pasangan calon gubernur.

‎Seperti masalah logistik, konsep pengembangan pariwisata Jakarta dan turunannya, iklim investasi, pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan pedagang kaki lima.

Kemudian, industri kreatif, masalah perburuhan dan upah minimum provonsi, serta pelayanan perizinan dan zonasi usaha.

"Ini hal hal teknis yang seharusnya muncul dalam debat pasangan calon gubernur. Sayangnya isu-isu itu nyaris tak terdengar. Padahal masalah ini pasti ditunggu tunggu pelaku usaha dan masyarakat," pungkas Sarman.(gir/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tok Tok Tok... Please Pilih Pak Ahok


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler