jpnn.com - JAKARTA – Kepala Polri Jenderal Sutarman mengaku sudah mendengar beberapa partai politik yang mengingatkan terjadinya potensi kecurangan pemilu legislatif (pileg). Menurutnya, informasi di media massa yang muncul dari para petinggi parpol itu memang perlu diantisipasi.
“Memang hampir semua partai mengatakan akan terjadi (potensi) kecurangan, seperti statement di beberapa media. Ini agar diawasi. Kita bersama-sama perlu mengawasi agar tidak terjadi kecurangan,” kata Sutarman dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (7/4).
BACA JUGA: Survei Populi Center: PDIP Peringkat Satu, Dampak Oposisi
Namun demikian, Sutarman meyakini kecurangan tak akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alasannya, KPU sebagai penyelenggara pemilu bertindak independen. Selain itu, katanya, Polri juga mendorong KPU benar-benar sesuai aturan dan bertindak netral. “Sehingga (potensi) kecurangan itu betul-betul dieliminir,” paparnya.
Sutarman juga mengaku mendengar info tentang potensi kecurangan yang dilakukan aparat pemerintah. Namun, lanjutnya, potensi itu tak bisa ditimpakan pada satu partai saja. Alasannya, karena di pemerintahan juga ada kader partai, baik tingkat pusat seperti para menteri maupun di daerah seperti gubernur dan bupati/wali kota.
BACA JUGA: Tak Penuhi Unsur, 14 Kasus Pidana Pemilu Dihentikan
Karenanya, ia mengajak Bawaslu, Panwaslu, KPU, pers dan kalangan LSM untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu demi meminimalisir kecurangan. “Bila perlu anggota saya, saya turunkan ke TPS, walau itu tidak cukup,” katanya.
Sutarman mengaku sudah memerintahkan anak buahnya untuk memotret hasil perhitungan suara di masing-masing TPS. Menurutnya, data itu digunakan sebagai catatan ketika ada persoalan hukum. “Saya instruksikan potret, kalau handphonenya ada kamera. Kalau tidak ada kamera, tidak bisa juga. Ini minimal supaya ada catatan, saat ada persoalan hukum anggota saya tahu,” katanya.
BACA JUGA: Bakal Nyoblos Demokrat di Pileg? Anas: Rahasia Dong!
Ia berharap semua menjaga agar hasil pemilu kali ini rill dan berkualitas. Baik dari aspek penyelenggaraan maupun hasilnya. “Jangan ada intimidasi orang tertentu di TPS sehingga orang memilih bukan karena pilihannya. Memilih harus menggunakan hati masing-masing pure, tidak dipengaruhi politik uang, ancaman maupun intimidasi,” ungkapnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Polri Hanya Cukup Sampai Pilpres Putaran Pertama
Redaktur : Tim Redaksi