jpnn.com - JAKARTA - Anggaran pengamanan pemilihan umum Kepolisian RI hanya cukup sampai pada pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama.
Kapolri Jenderal Sutarman menjelaskan, anggaran yang masuk dalam Daftar Isian Rencana Anggaran Polri, sebensar Rp 1,6 triliun.
BACA JUGA: Anas Enggan Komentari Slogan Katakan Tidak Pada Korupsi
"Ini hanya untuk sampai pilpres putaran pertama. Kalau pilpres terjadi dua putaran, anggarannya tidak cukup,” kata Kapolri dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (7/4).
Dia menegaskan pada awalnya Polri mengajukan anggaran pemilu Rp 3,5 triliun. Namun, itu tidak disetujui pemerintah. Menurutnya, angka Rp 3,5 triliun, itu merupakan peta yang diperoleh dari pengamanan setiap pemilihan kepala daerah dengan jumlah personel yang dilibatkan.
BACA JUGA: Enggan Komentari Freeport, Nasionalisme Jokowi Dipertanyakan
"Dari situ, kita punya peta jika anggaran yang ideal itu Rp 3,5 triliun," ujar bekas Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ini.
Saat pemilu 2009 lalu, kata Sutarman, anggaran untuk Polri Rp 1,8 triliun. Kemudian, pada 2014 ini negara memberikan Rp 1 triliun. "Tapi, saya katakan tidak cukup," katanya.
BACA JUGA: Sistem Jemput Bola, Tahanan Polda Bisa Nyoblos
Lantas, Sutarman mengaku meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan, untuk merealokasikan anggaran Polri.
"Sehingga direalokasikan anggaran pengadaan di Polri sebesar Rp 600 miliar. Sehingga anggaran yang masuk DIPA Rp 1,6 triliun untuk sampai pilpres putaran pertama," katanya.
Menurutnya, dengan dana yang ada itu, Polri tetap tidak mengurangi jumlah personel. Namun, melakukan pengiritan atau mengurangi dana kegiatan.
Misalnya, setelah analisa dan evaluasi, perlu diturunkan 100 personel untuk mengamankan satu daerah. Namun, anggaran yang diberikan hanya cukup untuk menurunkan 60 orang personel.
"Kami tetap menurunkan 100 orang tapi dengan dana yang untuk 60 orang," pungkas bekas Kepala Polda Metro Jaya ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Protes Hasil Pileg 2014 Jangan Anarkis
Redaktur : Tim Redaksi