jpnn.com, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) membantu percepatan vaksinasi Covid-19 di Kalbar.
Sutarmidji meminta Korpri tidak hanya ikut berpartisipasi saat vaksin, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang manfaat vaksin.
BACA JUGA: Sutarmidji Salurkan Paket Bantuan dari Jokowi untuk Korban Banjir Sintang
"Vaksinasi masih perlu ditingkatkan dan Korps Pegawai Republik (Korpri) harus ambil bagian dalam meningkatkan vaksinasi juga kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan di Kalbar," katanyai saat memimpin peringatan HUT Korpri di halaman kantor Gubernur Kalbar, Senin.
Orang nomor satu di Pemprov Kalbar itu mengingatkan saat ini Covid-19 masih ada. Oleh karena itu, dia menegaskan protokol kesehatan harus tetap diutamakan, dan vaksinasi juga diteruskan.
BACA JUGA: Sutarmidji Bersyukur Pemprov Kalbar Meraih Peringkat Pertama TPID Award se-KalimantanÂ
“Apa lagi sekarang banyak varian Covid-19 baru yang makin kuat,” lanjutnya.
Menurut Sutarmidji, saat ini hanya vaksin dan protokol kesehatan yang bisa mengurangi risiko terjangkiti Covid-19.
BACA JUGA: BIN Kebut Vaksinasi di Sumut, Sasarannya Pelajar dan Lansia
Dia juga sangat menyayangkan di beberapa daerah di Kalbar lamban dalam perkembangan vaksinasi.
Saat ini, tercatat hanya Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang vaksinasinya sudah mencapai 60 persen.
"Saat ini ada beberapa daerah yang lamban vaksinasi, pencapaian kita baru 42 persen, seharusnya sudah di atas 60 persen. Hanya Pontianak dan Singkawang yang mencapai 60 persen untuk vaksinasi 1, dan vaksinasi 2 mencapai 50 persen dan masih perlu ditingkatkan lagi," katanya.
Lebih lanjut mantan wali kota Pontianak yang menjabat dua periode itu juga menyinggung bahwa beberapa waktu lalu masyarakat tidak taat protokol kesehatan saat senam massal yang diadakan di Kantor Gubernur.
"Saya melihat menjadi abai tentang Covid-19, seperti beberapa waktu lalu saat mengadakan senam massal di sini dan banyak yang berkerumun, padahal halaman ini luas," katanya. "Harusnya Dinas Kesehatan memberhentikan acaranya kalau memang mereka tidak bisa diberitahu, jangan dibiarkan," pungkas Sutarmidji. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy