jpnn.com - PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengingatkan pentingnya semua elemen dan perusahaan daerah di Kalbar untuk berkomitmen dan meningkatkan nilai integritas dengan nilai-nilai antikorupsi. Sutarmidji menyampaikan itu saat kegiatan Bimbingan Teknis Dunia Usaha Integritas di Pontianak, Kalbar, Rabu (7/9).
Sutarmidji memberikan pencerahan kepada sekretaris, pengawas, direksi, BUMN maupun BUMD.
BACA JUGA: 23 Napi Korupsi Terima Pembebasan Bersyarat, Ini Daftar Lengkapnya
Mantan wali kota Pontianak yang menjabat dua periode itu menyebut BUMN dan BUMD itu seharusnya untung, bukannya merugi.
"Prinsip saya sejak menjadi wali kota dulu, BUMN dan BUMD itu seharusnya untung, tidak mungkin rugi. Seperti yang kita ketahui PDAM itu rugi terus, tetapi di Pontianak bisa untung, bahkan pernah Rp 36 miliar untungnya," kata Sutarmidji.
BACA JUGA: Ini Pesan Penting Gubernur Sutarmidji untuk IBI Kalbar
Dia mengatakan kelemahan BUMD itu biasanya setelah direksi dilantik, sudah meminjam uang sehingga membuat anggaran perusahaan berkurang.
"Kredit itu nyawanya dari BUMD, apalagi pinjamannya jangka panjang. Setelah tidak menjadi direksi lagi, tetapi utangnya masih ada itulah yang membuat perusahaan rugi," katanya.
BACA JUGA: Sutarmidji: Makin Bagus IPM Suatu Daerah, Maka akan Menarik Investor Luar untuk Masuk
Lebih lanjut dia mengatakan banyak pula direksi perusahaan membuat kerugian, seperti suka berbelanja yang tidak berkaitan dengan usaha.
Contohnya, kata dia, membeli aset tanah dan menggunakan atas nama direksi.
Setelah itu, direksi mengambil untung dari jual beli aset tersebut.
"Ada beberapa perusahaan yang mengambil keuntungan sendiri dari pendapatan perusahaan. Itu sedang ditangani oleh polres, dan terdapat empat orang yang menjadi tersangka di BUMD Kalbar, karena kerugian yang dialami sebesar Rp 19 miliar," kata Sutarmidji.
Dia berharap dengan bimtek ini, perusahaan daerah di Kalbar makin bisa berkontrisbusi dalam penambahan pendapatan asli daerah (PAD), bukan malah mengambil keuntungan sendiri.
“Sebenarnya, kalau aturannya dijalankan untuk pengembangan perusahaan pasti untung, mustahil rugi. Modal murah, tidak pinjam di bank, fasilitas sudah diberikan, gaji juga besar, bahkan lebih besar dari kepala dinas dan semua kesejahteraan dewan direksi sudah diatur. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk korupsi," katanya.
Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi yang turut hadir dalam kesempatan itu mengatakan pentingnya nilai integritas untuk memberantas korupsi.
Sebab, ujar dia, tidak mungkin hanya melakukan penegakan hukum negara, tetapi lebih penting lagi adanya kegiatan lain seperti memberikan pendidikan dan pencegahan. "Maka dari itu, perlu menanamkan nilai integritas,” katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah sudah membangun sistem yang bagus, tetapi kalau manusianya ingin melakukan korupsi tentu menggunakan berbagai macam cara. “Maka dari itu, kami ingatkan tentang bagaimana pentingnya integritas, karena semuanya kembali pada niatnya masing masing," ungkap Kumbul.
Dia mengajak semua elemen terkait bersinergi untuk membangun budaya antikorupsi. Sebab, area korupsi bisa dilakukan oleh siapa pun dan dapat melibatkan siapa pun, bukan hanya dunia usaha.
"Maka dari itu, saat ini jangan saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk membangun budaya antikorupsi. Caranya kita harus tanamkan nilai integritas, semua masyarakat dan elemen bangsa harus berperan serta agar Indonesia bebas korupsi," kata Kumbul. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi