Sutarmidji Sebut Kalbar jadi Provinsi Tercepat dalam Penyerahan LKPD

Kamis, 02 Maret 2023 – 20:45 WIB
Gubernur Kalbar Sutarmidji. ANTARA/Sucia Lucinda

jpnn.com - PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalbar untuk tahun anggaran 2022 sudah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar.

Mantan wali kota Pontianak yang menjabat dua periode itu menyatakan bahwa Kalbar menjadi provinsi tercepat di kawasan timur Indonesia dalam penyerahan LKPD.

BACA JUGA: Srikandi Ganjar Kalbar Gelar Pelatihan Membuat Buket Bersama Kite Project

“Untuk ini, kita (Kalbar) menjadi daerah tercepat di kawasan timur Indonesia dalam penyerahan LKPD ini," kata Sutarmidji di Pontianak, Kalbar, Kamis (2/3).

Dia menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

BACA JUGA: Sutarmidji: Tindak Tegas Pelaku Karhutla

Padahal, pemda diberikan waktu maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Alhamdulillah, Kalbar bisa menyelesaikan dan menyerahkan LKPD lebih cepat satu bulan dari waktu yang telah ditentukan, tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tercepat seperti sebelum-sebelumnya," ungkap Sutarmidji.

BACA JUGA: Sutarmidji Meresmikan Jembatan Korek-Pasak, Masyarakat 6 Desa Ini tidak Terisolasi Lagi

Penyerahan laporan keuangan Pemprov Kalbar pada tahun ini bisa dibilang lebih cepat jika dibanding dengan provinsi lain di kawasan timur Indonesia. Hal itu harus dilakukan supaya memudahkan pekerjaan di tahun berjalan.

Sutarmidji menilai hal itu perlu agar pekerjaan di 2023 sudah tidak lagi terbebani terkait pelaporan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Sebab, banyak pekerjaan yang sudah menanti. Dia pun berharap dengan cepatnya pelaporan tersebut, maka apa yang menjadi kekurangan juga segera diketahui untuk diperbaiki.

"Memang saya instruksikan untuk segera dibuat, dan laporannya segera disampaikan. Karena cepat dilaporkan, juga bisa segera diaudit dan segera ditindaklanjuti juga. Harapannya, kekurangan tidak terulang," katanya.

LKPD Pemprov Kalbar memang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun, masih terdapat sejumlah catatan dari BPK.

“Kami berharap, Pemprov Kalbar kembali meraih opini WTP untuk pelaporan tahun anggaran 2022," pungkas Sutarmidji. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Sutarmidji   LKPD   Kalbar   BPK   provinsi   Gubernur Kalbar  

Terpopuler