jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Syafiuddin merasa meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengambil alih pelaksanaan penyekatan bagi pengendara di Jembatan Suramadu dalam upaya mencegah penularan Covid-19.
Dia memahami adanya penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan di sisi Surabaya dan Madura itu untuk mengantisipasi penularan pascalonjakan kasus dengan varian baru Covid-19.
BACA JUGA: Puluhan Pengendara Mengamuk dan Merusak Fasilitas di Pos Penyekatan Suramadu, Ya Ampun
"Saya menyarankan agar penangannya langsung diambil alih oleh pemerintah provinsi atau setidaknya berada dalam koordinasi Pemprov Jatim secara langsung untuk menghindari ego sektoral antarkabupaten dan kota," ucap Syafiuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/6).
Politikus PKB itu mengapresiasi adanya penyekatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam sepekan terakhir. Tetapi untuk keamanan dan kenyaman bersama, kebijakan tersebut harus dilakukan secara adil dan menggunakan alat yang lebih aman bagi kesehatan masyarakat.
BACA JUGA: Detik-detik Penangkapan JH, Otak Pelaku Pembunuhan Bu Guru Lisbet
"Karena ada beberapa kasus masyarakat yang dilakukan swab antigen, karena seringnya dilakukan swab, sampai mengalami pendarahan dari hidungnya," ucapnya.
Kondisi itu menurut Syafiuddin, perlu dipikirkan solusinya agar alat swab antigen Covid-19 yang dipakai lebih efektif, efisien dan aman bagi masyarakat.
BACA JUGA: Korupsi Dana Desa di Kepri, Ada yang Dipakai untuk Beli Mobil Pribadi
Anggota DPR RI Dapil Jatim XI itu mengajak seluruh masyarakat, terutama di Bangkalan untuk bersama-sama menghadapi pandemi virus Corona dengan menjaga pola hidup sehat dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Syafiuddin meminta kepada pemeirntah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan, pengobatan, dan penanganan penyebaran virus Corona dengan cepat dan tepat.
"Setiap pengambilan kebijakan dalam penanganan Covid-19 harus benar-benar dilakukan secara cepat, transparan dan bijaksana dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten," pungkas Syafiuddin. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam