jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Riau Syamsuar mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau jangan sampai bermain-main dalam pendataan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer.
Syamsuar menegaskan jangan sampai tenaga honorer dirugikan.
BACA JUGA: 279 Formasi PPPK Dibuka di Tanah Laut, Paling Banyak untuk Tenaga Guru
“Pejabat di lingkungan Pemprov Riau jangan sampai ada yang bermain-main dalam pendataan itu, agar tidak terjadi permasalahan ke depan. Jangan sampai tenaga honorer dirugikan," katanya di Pekanbaru, Senin (10/10).
Dia pun menginstrusikan seluruh organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Riau mempercepat pendataan tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
BACA JUGA: Murad Ismail Minta Guru PPPK Bekerja Keras Mendongkrak Kualitas Pendidikan
"Pendataan tenaga honorer, tolong dipercepat bila perlu jemput bola,” ungkapnya.
Dia mengatakan hal itu terkait pengaduan sejumlah honorer karena isu beredar layak atau tidak layaknya tenaga kebersihan, satpam, dan lainnya yang tidak bisa dimasukkan dalam pendataan seleksi pengangkatan PPPK.
BACA JUGA: PGRI Selalu Menyuarakan Guru Honorer Diangkat jadi ASN, Minimal PPPK
Syamsuar menginstruksikan stafnya melayangkan surat kepada MenPAN-RB Azwar Anas untuk meminta penjelasan terkait dengan permasalahan itu, karena bisa saja terjadi persepsi yang berbeda.
Selain itu, Syamsuar juga meminta kepala OPD mengecek kebenaran data non-ASN atau honorer di lingkungan kerja masing-masing.
"Segera cek bawahan jangan sampai ada yang bermain-main dalam pendataan tersebut apalagi memasukkan data untuk kepentingan tertentu," katanya.
Syamsuar menginginkan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk dapat diprioritaskan dalam seleksi tersebut.
"Saya beritahu kepala OPD agar jangan sampai nanti tenaga honor dirugikan gara-gara ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
Dia menyatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pendataan ini adalah gubernur Riau.
Syamsuar mengatakan apabila ada poin dari surat menPAN-RB terkait pendataan non-ASN yang tidak dimengerti, segera ditindaklanjuti.
“Karenanya, setiap OPD memastikan data tersebut betul-betul data di lapangan, dan membuat pernyataan secara berjenjang bahwa data tersebut adalah benar," katanya.
Syamsuar menambahkan setelah pendataan tersebut selesai dilaksanakan semua pemda di Indonesia, menPAN-RB akan membuat semacam formasi PPPK dan selanjutnya akan ada tahapan apakah masih ujian dan sebagainya.
Di Pemerintah Kota Pekanbaru, tercatat 9.000 lebih tenaga honorer, namun baru 5.000 lebih terdaftar dalam daftar nominatif prafinalisasi tenaga non-ASN di lingkungan Pemkot Pekanbaru 2022.
Berdasarkan pantauan ANTARA di Pemkot Pekanbaru, sejumlah tenaga honorer yang belum terdaftar tampak sedih dan kecewa, selain karena mereka tidak diberi petunjuk lebih lengkap cara memasukkan data mereka ke https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/cek_status_tiket juga isu yang tidak benar.
Cukup banyak di antara mereka pasrah dan ada juga yang berusaha mengantarkan data-datanya namun terkesan dipersulit terkait pihak-pihak yang harus dijumpai diinfokan tidak tepat. Selain itu, saat sudah diyakini disuruh menemui sejumlah ASN, namun yang bersangkutan tidak bisa dijumpai atau terkesan menghilang.
"Yah, kami pasrah saja, namanya 'orang bawah' untuk bertanya ke salah satu ASN harus menemui seseorang namun yang dijumpai tidak ada di ruangannya. Padahal kami berharap nasib bisa berubah kendati itu hanya sebagai tenaga PPPK," kata seorang honorer. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi