Syarat Calon Ketua Umum Perlu Diperberat

JAKARTA – Kubu Surya Paloh menentang keinginan pihak tertentu di internal Golkar yang ingin mengubah ketentuan persyaratan tentang calon ketua umum (Ketum) Partai Golkar yang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)Bahkan kubu Surya ingin agar persyaratan bagi calon ketua umum ditambah.

Hal itu disampaikan anggota tim sukses Surya Paloh, Daniel Dumoli Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (1/9)

BACA JUGA: DPR Tak Kompak Soal Cagub BI

“AD/ART hasil  Munas (musyawarah nasional) VII 2004 lalu sudah cukup bagus, bahkan kalau perlu ditambahSudah diatur bahwa calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus Golkar ataupun di organisasi pendiri dan yang didirikan

BACA JUGA: Anggota DPD Sulut Dukung Laode

Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin memperlunak syarat ketua umum sudah pasti kita tentang,” kata Dumoli.

Menurutnya, Surya Paloh sama sekali tak gentar dengan semakin banyaknya pesaing yang sama-sama bakal berebut kursi ketua umum di Munas Golkar di Pekanbaru, Oktober mendatangMeski demikian, kata Dumoli, Surya Paloh yang kini tercatat sebagai Ketua Dewan Penasihat Golkar itu ingin mengingatkan bahwa calon ketua umum harus memenuhi kualifikasi

BACA JUGA: Tommy Tak Perlu Dihalangi

“Kita mau demokratis sajaTapi yang tak lolos persyaratan tak perlu mencari cara untuk memperlunak persyaratan,” ujarnya.

Khusus soal peluang Surya Paloh, Dumoli menilai jago yang diusungnya itu jelas memenuhi kriteria persyaratan yang adaSurya, kata mantan pengurus Golkar di Lampung itu, pernah aktif di sejumlah organisasi yang terafiliasi dengan Golkar“Pak Surya pernah menjadi satu ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI),” tandasnya.

Pada kesempatan sama, rekan Dumoli di tim sukses Surya Paloh, Edison Betaubun mengungkapkan bahwa kini mulai ada gerakan untuk memperkecil dukungan terhadap Surya PalohCaranya, dengan melakukan pergantian kepengurusan Golkar di daerah dengan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) yang mendahului Munas

Padahal, DPP Golkar sudah mengeluarkan surat edaran kepada DPD-DPD agar Musda digelar setelah Munas“Ada beberapa pergantian kepengurusan tingkat DPD II Golkar di Indonesia TimurPadahal, sesuai keputusan Rapimnas lalu sistem di Golkar menggunakan pola top downArtinya, munas lebih dahulu baru diikuti musda,” tandasnya.

Menurut Edison, adanya daerah yang menggelar musda sebelum munas jelas bakal berpengaruh terhadap peta politik di Munas Golkar mendatang“Informasi yang kami dengar, ada DPD–DPD yang selama ini mendukung Bang Surya dipaksa menggelar musdaAlasannya macam-macam, seperti karena masa jabatan sudah habisPadahal Rapimnas sudah memutuskan memperpanjang masa jabatan pengurus DPD II,” ungkap Edison.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tugas Ketum Golkar Bukan Menempel Penguasa