jpnn.com, NUNUKAN - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Nunukan, Kaltara, Jayamartom mengatakan, syarat pencairan tunjangan guru diperketat.
Salah satunya wajib memiliki laporan harian dan laporan kehadiran dari setiap ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Disdikbud Nunukan yang ada di tiap kecamatan.
BACA JUGA: Bakso Daging Tikus Bikin Geger Lagi
Sebab, selama ini proses pencairannya tidak sesuai fakta yanag ada. Ada saja guru yang tidak menjalankan kewajibannya namun menerima hak secara utuh.
Padahal, tunjangan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi guru menjalankan tugasnya.
BACA JUGA: Heboh Isu Warung Bakso Gunakan Daging Tikus
“Sekarang memang sulit. Laporan masuk baru pencairan dana tunjangannya dicairkan. Jika tidak, maka haknya bisa tertahan,” tegas Jayamartom seperti diberitakan Radar Tarakan (Jawa Pos Group).
Diungkapkan, pengetatan ini sekaligus untuk memperbaiki sistem administrasi, yang selama ini kurang baik.
BACA JUGA: Anjing Pelacak Bantu Gagalkan Peredaran Sabu-Sabu 1 Kg
“Inilah yang kami benahi. Karena banyak sekali penyimpangan administrasi yang ditemukan,” ujarnya.
Salah satunya, adanya guru yang tidak pernah menjalankan kewajibannya, namun hak yang diberikan 100 persen. Bahkan, setelah diselidiki menyalahgunakan Surat Keputusan (SK) yang diberikan.
“Dulunya itu banyak yang ambil tunjangan tapi tidak kerja. Karena, tidak ada laporannya. Bahkan, ada guru yang sampai dua tahun tidak pernah mengajar, tetap saja menerima tunjangan dan gajinya,” bebernya. (oya/eza)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sopir Ajak Melati Masuk Truk, Terjadilah Perbuatan Terkutuk
Redaktur & Reporter : Soetomo