jpnn.com, JAKARTA - Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono memprediksikan banyak tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang tidak akan masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pasalnya, persyaratan yang diberikan pemerintah terlalu sulit, apalagi ada kelompok-kelompok honorer yang tidak masuk pendataan.
BACA JUGA: Honorer Non-K2 Minta Syarat Pendataan Dipermudah, Bisa Ikut Seleksi PPPKÂ
"Saya berharap honorer non-K2 diberikan kemudahan, berupa keriganan syarat dalam pendataan," kata Sutopo kepada JPNN.com, Jumat (25/8).
Dia menyebutkan dari kriteria yang diberikan untuk honorer non-K2 paling sulit adalah sumber gajinya. Honorer akan didata jika honornya diambil dari dana APBN/APBD.
Sutopo juga mengatakan sebagian besar honorer non-K2 di Indonesia mendapat honor dari pemda yang dialokasikan dalam pos belanja barang dan jasa.
Paling mengkhawatirkan lagi ada honorer yang mendapat SK dari Komite Sekolah.
Bagi yang memenuhi syarat, lanjut Sutopo, malah terbentur masalah saat meng-input datanya. Ada yang sudah salah input NIK, dan lainnya.
Kendala-kendala tersebut yang menurut Sutopo akan membuat banyak honorer tidak terakomodasi.
"Saya sudah bisa bayangkan apa yang akan terjadi bila honorer non-K2 tidak terdata. Pasti akan ada gejolak di mana-mana," terangnya.
Itu sebabnya dia memohon kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan keringanan syarat.
Juga kesempatan untuk memperbaiki proses Input data bagi honorer non-K2 pada aplikasi pendataan non-ASN. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad