Syarief Hasan Dorong Guru Besar Berkontribusi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kamis, 23 Mei 2024 – 16:19 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan MM, MBA mengatakan Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (Pergubi) bisa berkontribusi di pemerintahan Prabawo-Gibran. Foto: MPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan MM, MBA mengatakan Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (Pergubi) bisa berkontribusi di pemerintahan Prabawo Subianto-Gibran Rakabumi Raka.

Menurut dia berhadap Pergubi bisa membantu pemerintahan baru hingga lima tahun ke depan bahkan sampai 2045.

BACA JUGA: Syarief Hasan Tekankan Pentingnya Diversifikasi Produk untuk Genjot Ekspor Pertanian

Hal itu diungkapkan Syarief Hasan-Panggilan akrab- saat menghadiri acara Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR di Jakarta.

“Saya telah memberikan pandangan dan pengalaman bagaimana membangun perekonomian dan prestasi-prestasi yang pernah dicapai maupun yang belum," ujarnya.

BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan: Saatnya Semua Bersatu Menuju Indonesia Maju

Dalam ajang itu, dihadiri ratusan profesor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Di sela sosialisasi juga digelar pameran dan seminar tentang koperasi, usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).

BACA JUGA: Konflik Iran-Israel Memanas, Syarief Hasan Minta 2 Upaya Ini jadi Prioritas Pemerintah

Dia memaparkan pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam waktu 20 tahun terakhir.

Pria yang menjadi Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden SBY itu mengungkap strategi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden SBY selama berkuasa.

Menurut dia, ada empat strategi, pertama, pertumbuhan yang berdasarkan pemerataan.

Dia menyebut geografis bangsa ini terdiri dari berbagai ribu pulau sehingga pembangunan harus merata.

“Jangan sampai pembangunan misalnya hanya di Pulau Jawa”, tuturnya.

Disebut daerah terpencil juga harus didorong pertumbuhan ekonominya.

Strategi kedua, pembangunan ekonomi yang orientasinya menurunkan tingkat kemiskinan. Bila pembangunan ekonomi tinggi tetapi angka kemiskinan tidak berubah itu bukan visi dari pemerintahan Presiden SBY.

“Visi Presiden SBY adalah pembangunan tinggi tetapi kemiskinan harus turun”, ujar pria yang menjadi Guru Besar di Universitas Negeri Makassar itu.

Ketiga, visi pembangunan Presiden SBY adalah mengurangi pengangguran.

“Kalau pembangunan tidak menciptakan lapangan kerja maka apa yang dilakukan tidak bermanfaat bagi rakyat”, ujar anggota DPR yang duduk di Komisi I itu.

Keempat, pembangunan harus berpihak pada lingkungan. “Mengapa lingkungan sangat diperhatikan, karena untuk kepentingan jangka panjang," tuturnya.

Dari 10 tahun pembangunan yang dilakukan oleh Presiden SBY, dari tahun 2004-2014, Sjarifuddin Hasan menguraikan capaian pertumbuhan ekonominya.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,79 persen bahkan 6,5 pesen.

“Setelah pemerintahan Presiden SBY, pemerintahan berikutnya capaian pertumbuhan ekonominya rata-rata hanya 4,11 persen, yang tertinggi 5,1 persen," ungkap pria asal Sulawesi Selatan itu.

Hasil dari pertemuan para guru besar hari itu didorong dapat dianalisa dan diformulasikan untuk menjadi masukan dari Pergubi ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Semakin banyak informasi yang diberikan kepada pemerintah dan juga bermanfaat bagi para pelaku usaha UMKM dan koperasi”, tegasnya.

Dalam sosialisasi yang dilakukan mulai pukul 09.00 WIB, dia menegaskan pembangunan ekonomi penting namun bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa juga harus diperhatikan.

“Implementasi nilai-nilai Empat Pilar harus ditingkatkan di masyarakat," harapnya.

Dirinya yakin para guru besar paham akan nilai-nilai kebangsaan.

Disampaikan tantangan Sosialisasi Empat Pilar, di satu sisi kita ingin nilai-nilai kebangsaan bisa diamalkan masyarakat namun di sisi yang lain ada masyarakat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi.

“Bila kebutuhan dasar belum tercukupi maka susah menjelaskan nilai-nilai Empat Pilar pada masyarakat," ujarnya.

“Saat sosialisasi mereka hadir namun setelah itu tidak memikirkan lagi apa yang disampaikan," tambahnya.

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa di masyarakat maka kebutuhan dasar mereka harus terlebih dahulu terpenuhi.

Untuk itu dalam sosialisasi Sjarifuddin Hasan menegaskan pemerintah harus hadir di tengah kebutuhan rakyat dan kepada para pelaku UMKM dan koperasi.

“Pemerintah bertanggungjawab terhadap kebutuhan rakyat dan apa yang diinginkan oleh pelaku UMKM dan koperasi," pungkasnya. (jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarief Hasan Komentari Nilai Tukar Rupiah yang Terus Turun, Simak


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler