jpnn.com, CIANJUR - Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengungkapkan bahwa era reformasi merupakan tonggak awal lompatan demokrasi Indonesia menuju kesempurnaan.
Sosok yang beken dengan nama Syarief Hasan itu mengatakaan pada awal era reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia ditata ulang melalui amendemen UUD 1945, salah satunya soal pemilihan presiden RI.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan: Ingin Mencari Pemimpin Datanglah ke Pondok Pesantren
Sebelum reformasi bergulir, MPR sebagai lembaga tertinggi negaralah yang memilih dan menetapkan presiden sebagai mandataris.
Setelah terpilih, presiden harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan GBHN yang ditetapkan MPR.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Terima Pinjaman Australia, Utang Indonesia Makin Membeludak
Presiden mesti memberikan laporan pertanggungjawabannya di hadapan MPR yang hanya memiliki dua opsi yakni menerima atau menolak.
Menurut Syarief, kalau laporan ditolak, presiden dianggap tidak layak lagi memegang jabatan tersebut. Hal ini terjadi pada Presiden Ketiga RI BJ. Habibie.
BACA JUGA: MPR: Pilih Calon Pemimpin Seperti Cari Menantu
Syarief melanjutkan bahwa di era reformasi, UUD 1945 dilakukan perubahan. Sistem pemilihan presiden berubah, dari dipilih MPR menjadi langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Perubahan UUD 1945 kemudian terus terjadi hingga empat kali, demi kesempurnaan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Saya melihat, peristiwa ketatanegaraan tersebut terutama pemilihan langsung presiden oleh rakyat adalah hakekat keunggulan demokrasi Indonesia yang sekarang terus berkembang. Jadi, Indonesia sudah melangkah menjadi salah satu negara yang dalam melakukan demokrasinya betul-betul sesuai keinginan rakyat," katanya.
Syarief menyampaikan ini dalam 'Temu Tokoh Nasional Bersama Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan' kerja sama MPR dengan Forum Remaja Mesjid Al-Istiqomah (Forema), di aula Kantor Kepala Desa Nagrak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (6/12).
Hadir dalam acara yang mematuhi protokol kesehatan ketat itu, Kepala Desa Nagrak Hendi Saepul Maladi, Pembina Forema Ustadz Buldan Muslimin, Ketua Forema Iwan Setiawan, Babinkamtibmas Aipda Didik, Babinsa Serda Kusnadi dan Ketua Karang Taruna Desa Nagrak Hendrawan Saputra serta masyarakat sekitar.
Syarief melanjutkan, sekarang ini rakyat Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk membawa bangsa dan negara sejahtera ke depan dengan memilih langsung pemimpin nasional melalui pemilu, dan daerah melalui pilkada.
"Saya mengajak, mari rakyat Indonesia untuk menjaga dan menggunakan kedaulatannya tersebut dengan bijak. Sebentar lagi pilkada serentak akan dilaksanakan. Pilihlah para calon kepala daerah yang betul-betul berniat keras memajukan daerah dan rakyatnya," pungkas anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy