Syarief Hasan: Indonesia Di-Lockdown 59 Negara, Ini Darurat

Sabtu, 12 September 2020 – 11:53 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyayangkan langkah pemerintah dalam menanggulangi pandemi coronavirus. Data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sudah mencapai 210.940 dan 8.544 orang di antaranya meninggal dunia.

Akibatnya, banyak negara di dunia yang menutup diri terhadap pengunjung dari Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan BNPB, terdapat 59 negara di dunia yang menutup dan membatasi secara ketat penerbangan dari Indonesia menuju ke negaranya masing-masing.

BACA JUGA: Bamsoet: Pajak Alkes Jangan Disamakan dengan Barang Mewah

Terbaru, Centers for Desease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak berpergian ke Indonesia. Bahkan peringatan itu sudah bertatus Warning-Level 3 dengan alasan resiko Covid-19 sangat tinggi.

Begitupun dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Sejak Senin (7/9/2020) sampai waktu yang belum ditentukan melarang kunjungan dari dan ke Indonesia.

BACA JUGA: HNW: Saatnya Presiden Jokowi Tampil Terdepan, Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

“Pemerintah harus segera menanggulangi laju penyebaran pandemi Covid-19. Jangan hanya fokus melakukan pemulihan ekonomi. Sebab, apabila aspek kesehatan dan laju Covid-19 tidak dapat ditekan maka akan mempengaruhi seluruh lini kehidupan termasuk ekonomi," kata Syarief di Jakarta, Sabtu (12/9).

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu mendorong pemerintah belajar dari kesigapan dan responsif negara tetangga serumpun Melayu yakni Malaysia. Negeri Jiran langsung menutup masuknya turis dari negara episentrum Covid-19, memperketat long term visit pass, baik pekerja maupun mahasiswa.

BACA JUGA: Dongkrak Sektor Ekonomi, Syarief Hasan Minta Ada Exit Tol ke Indramayu

"Ini menujukkan respons kuat dari Malaysia yang belum ditunjukkan Pemerintah Indonesia," ucap Syarief memberikan contoh.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai travel warning merupakan bukti kekhawatiran negara luar untuk masuk ke Indonesia. “Harusnya, ini juga menjadi warning bagi pemerintah untuk segera menekan laju penyebaran Covid-19 dan menurunkan risikonya sehingga dapat mendorong perputaran ekonomi," kata politikus kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan ini.

Syarief mengatakan fraksinya telah mengingatkan masalah ini sejak lama. Bahkan, dia telah memprediksi bahwa Covid-19 akan mencapai 200 ribu kasus apabila pemerintah tidak bergerak cepat dalam menanggulangi pandemi. Jumlah kasus ini mengalahkan kasus di China yang merupakan negara awal yang menjadi pusat Covid-19 dan membuat Indonesia berada di urutan ke-9 negara dengan kasus terbanyak di benua Asia.

“Pemerintah tidak memperhatikan masukan yang kami berikan dari Partai Demokrat. Pemerintah malah fokus dalam pemulihan ekonomi nasional bahkan menyerahkan program pemulihan tersebut kepada kementerian yang tidak terkait langsung. Akibatnya, kita melihat hari ini kasus sudah mencapai 200 ribu dan menyebabkan negara lain menetapkan travel warning terhadap Pemerintah," tutur Syarief.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah mengikuti rekomendasi WHO yang menyebutkan bahwa positivity rate yang aman adalah di bawah 5 persen. Perlu diketahui, positive rate adalah persentase kasus positif dibanding total kasus yang diperiksa. Positivity rate di Indonesia terbilang tinggi yaitu 12,2 persen.

“Pemerintah harus fokus menekan laju penyebaran Covid-19 dan aspek kesehatannya. Apabila masukan ini diseriusi pemerintah maka Covid-19 dan dampaknya dapat segera diatasi. Namun apabila tidak diseriusi maka akan semakin banyak negara yang membuat travel warning terhadap Indonesia. Ini merugikan Indonesia secara politik, sosial dan ekononi. Ubah strategi, selesaikan dulu urusan kesehatan baru aspek ekonomi," pungkas Syarief.(jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
MPR   MPR RI   Syarief Hasan  

Terpopuler