jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan adanya tren penurunan testing Covid-19 baik yang menggunakan PCR/TCM maupun antigen test.
Sebab, katanya, penurunan spesimen tes yang menyebabkan penurunan angka Covid-19 berpotensi menimbulkan abuse of data Covid-19 yang disampaikan kepada publik.
BACA JUGA: Rekomendasi Komnas HAM ke Pemerintah Demi Menanggulangi Covid-19, Semoga Diperhatikan
Hal itu disampaikan politikus Partai Demokrat itu menanggapi tren penurunan tes Covid-19 beberapa hari belakangan. Contohnya, angka testing 16 Juli (258.532 spesimen), 17 Juli (251.392 spesimen), 18 Juli (192.918 spesimen).
Berikutnya pada 19 Juli turun lagi menjadi 160.686 spesimen, 20 Juli (179.278 spesimen) hingga 21 Juli (153.330 spesimen). Akibatnya, angka positif Covid-19 yang terdeteksi juga makin berkurang dan berpotensi menyebabkan misdata penyebaran virus Corona.
BACA JUGA: Ssst, Kejaksaan Menghentikan Penyelidikan Korupsi Proyek Ini, Alasannya...
"Seharusnya pemerintah memperbanyak orang/spesimen yang dites sehingga kasus positif dapat dideteksi dan dilokalisir serta tidak semakin menyebar ke mana-mana," ucap Syarief Hasan dalam keterangannya, Jumat (23/7).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga mendesak pemerintah menurunkan harga PCR maupun tes antigen tes di beberapa daerah. Dengan begitu, masyarakat dapat secara mandiri menjangkau dan melakukan tes Covid-19.
BACA JUGA: Polri Gagalkan Peredaran 6 Ton Sabu-sabu, Sahroni: Bandar Narkoba Memanfaatkan Efek Pandemi
"Penurunan tes Covid-19 sangat berbahaya, karena bisa memunculkan persepsi kasus Covid-19 telah menurun sehingga masyarakat beraktivitas seolah kasusnya sudah turun. Padahal, angkanya masih di atas 30.000 kasus per hari," ungkapnya.
Data Satgas Covid-19 mencatat kasus harian pada Kamis, (22/7) mencapai 49.509 kasus dengan jumlah testing sebanyak 294.470 spesimen. Angka kasus harian ini naik dari sehari sebelumnya yang mencapai 33.772 kasus dengan jumlah testing hanya sebesar 153.330 spesimen.
"Pemerintah harus tegas dan humanis dalam menegakkan protokol kesehatan. Kami juga mendukung langkah pemerintah yang melarang masuknya WNA, meskipun kami sejak awal sudah mendorong agar WNA segera dilarang, tetapi pelarangan tersebut baru dilakukan setelah kasus semakin tinggi," tutur mantan Menkop UKM itu.
Syarief juga mendorong pemerintah memperhatikan positivity rate di Indonesia yang dalam beberapa pekan belakangan masih berada di atas 30 persen, jauh di atas standar maksimum yang ditetapkan WHO sebesar maksimal 5 persen.
"Lakukan testing secara optimal, sembari pengetatan protokol kesehatan sehingga laju penyebaran Covid-19 dapat segera menurun," pungkas Syarief Hasan. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam