jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontraproduktif.
Pasalnya, kata Syarief, di tengah situasi genting akibat pandemi Covid-19, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang malah makin mempersulit masyarakat.
BACA JUGA: Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Syarief Hasan: Jangan Membebani Rakyat di Masa Pandemi Covid-19
Awal 2021, ia mencontohkan, pemerintah membuat kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan Kelas III.
Terhitung sejak Jumat (1/1), iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 35.000 per bulan. Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan Kelas I dan II juga telah naik terlebih dahulu pada 2020.
BACA JUGA: Tarif Tol Naik, Syarif Hasan: Makin Memberatkan Biaya Logistik UMKM
Syarief menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini hanya akan menambah masalah baru masyarakat kecil dan tidak menjawab persoalan defisit BPJS.
“Menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak menjawab persoalan utama yang dialami oleh BPJS Kesehatan yakni tata kelola yang kurang baik. Kenaikan ini malah akan menimbulkan masalah baru di tengah situasi genting akibat pandemi Covid-19,” ungkap Syarief dalam keterangannya, Rabu (20/1).
BACA JUGA: Lolos Fit and Proper Test, Listyo Sigit Prabowo Direstui Jadi KapolriÂ
Ia menambahkan setelah kenaikan BPJS Kesehatan, pemerintah kembali membuat kebijakan menaikkan tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) terhitung sejak Minggu (17/1).
Dia menegaskan kebijakan ini pun kontraproduktif karena memberatkan pelaku UMKM yang sedang berjuang untuk bangkit kembali di tengah pandemi Covid-19.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan, pelaku UMKM yang rata-rata hanya menggunakan truk-truk kecil akan kian diberatkan dengan kenaikan tarif tol yang berimbas pada naiknya biaya logistik dan pengiriman barang.
“Seharusnya, pemerintah fokus memperbaiki dan menormalkan kembali ekonomi, bukan mempersulit pelaku-pelaku UMKM,” kritik Syarief.
Pada waktu yang bersamaan, lanjut Syarief, barang-barang pangan di pasaran mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Misalnya, ia mencontohkan, kenaikan harga telur yang melonjak dari kisaran Rp 23.000 per kilogram menjadi Rp 30.000 per kilogram.
Bahkan, katanya, harga kedelai, daging juga melonjak tajam yang berujung aksi dan akan lagi terjadi mogoknya pelaku usaha UMKM dan daging yang berimbas pada masyarakat.
Syarief menegaskan pemerintah seharusnya melakukan upaya-upaya intervensi untuk meredam kenaikan bahan-bahan pangan tersebut. “Pemerintah harus hadir menjembatani pasar dan masyarakat sehingga tidak terjadi kenaikan pada bahan pangan yang akan makin menyusahkan rakyat kecil,” katanya.
Lebih lanjut Syarief menuturkan bahwa tidak hanya bahan-bahan pangan, petani juga merasakan kesulitan dengan tingginya harga pupuk di beberapa wilayah.
“Kenaikan harga pupuk ini disebabkan karena langkanya pupuk bersubsidi sehingga petani beralih pada pupuk non-subsidi yang mahal. Pemerintah harusnya menormalkan kembali subsidi pupuk yang sempat dikurangi 50 persen,” ungkap Syarief.
Politikus senior Partai Demokrat ini pun menegaskan pemerintah agar mengambil kebijakan yang pro-rakyat.
“Di tengah kasus Covid-19 yang hampir menyentuh satu juta kasus dan ekonomi yang masih resesi, pemerintah harusnya mengambil kebijakan yang tidak memberatkan rakyat,” beber Syarief.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menormalkan kembali BPJS Kesehatan Kelas III, tarif tol untuk truk-truk kecil milik UMKM, harga bahan pangan di pasaran, dan barang kebutuhan rakyat lainnya agar ekonomi bisa membaik kembali.
“Hanya dengan kebijakan yang pro UMKM dan rakyat akar rumput, ekonomi dapat membaik kembali,” pungkas Syarief. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy