jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah menaikkan enam ruas tol binaan Jasa Marga per 17 Januari 2020.
Pasalnya, kenaikan tarif tol tersebut kontraproduktif dengan kondisi perekenomian Indonesia dewasa ini.
BACA JUGA: Syarief Hasan Sentil Pemerintah Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi
Syarief Hasan menilai tarif tol ini akan menyulitkan pengusaha-pengusaha kecil menengah yang sedang mencoba bertahan di tengah pandemi Covid-19.
“Kenaikan tarif tol ini memiliki konsekuensi sangat berat bagi sektor UMKM yang kebanyakan menggunakan truk-truk kecil," kata Syarief Hasan, Minggu (17/1).
BACA JUGA: Ini Hasil Evaluasi Kebijakan Tol Jakarta-Cikampek
Keenam ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif adalah Jakarta Outer Ring Road/JORR (E1, E2, E3, W2U dan Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami), Cikampek-Padalarang, Padalarang-Cileunyi, Semarang Seksi A,B,C, Palimanan-Kanci, dan Surabaya-Gempol.
Kenaikan ini dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR terkait penyesuaian tarif untuk masing-masing ruas tol tersebut.
BACA JUGA: Syarief Hasan Berikan Bantuan Modal Usaha Kepada Pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur
"Kami menganggap kenaikan ini kontraproduktif dengan kondisi sulit akibat pandemi Covid-19 hari ini," kata Syarief.
Dia menegaskan pemerintah untuk menjadikan faktor pertumbuhan ekonomi sebagai kriteria dalam penentuan tarif jalan tol.
"enaikan tarif tol harusnya baru dipertimbangkan saat pertumbuhan ekonomi kembali stabil dan daya beli masyarakat kembali membaik," ungkap dia.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan, langkah menaikkan tarif tol justru mempersulit perkembangan usaha kecil menengah.
“Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, pemerintah seharusnya fokus menggencarkan program insentif pada UMKM, bukan mempersulit mereka yang masih menggunakan truk-truk kecil," ungkap Syarief.
Apalagi, lanjut dia, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang merosot dan berjuang keluar dari jurang resesi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dua kuartal terakhir berada di bawah minus yang berakibat jatuhnya Indonesia ke dalam jurang resesi pertama kali sejak 1999.
"Maka, kebijakan yang diambil pemerintah haruslah kebijakan yang dapat mendongkrak ekonomi rakyat," kata Syarief.
Dia pun menilai kenaikan tarif tol ruas JORR hanya akan meningkatkan biaya logistik dan pengiriman barang. Dengan adanya kenaikan ini, tentu akan berdampak pada meningkatnya biaya logistik.
"Akibatnya, usaha kecil menengah yang menggunakan jalan tol untuk pengiriman barang akan terpengaruh dengan kenaikan tarif ini," jelasnya.
Politikus senior Partai Demokrat ini juga menyebutkan, kenaikan tarif tol khususnya untuk golongan I dan II yang didominasi usaha kecil menegah berpotensi menjadi masalah baru.
Bukan tidak mungkin, kata dia, naiknya tarif ini justru akan mendorong kenaikan harga barang dan ujung-ujungnya menjadi beban baru bagi pengusaha UMKM dan masyarakat.
"Sehingga, kami mengimbau pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dan pro rakyat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional," tutup Syarief. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy