jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan memperingatkan rencana pemberian uang tebusan untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua bisa berdampak buruk bagi negara.
Menurut Syarief Hasan yang akrab disapa, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang KKB Papua akan mengulangi cara-cara serupa untuk memperoleh keuntungan.
BACA JUGA: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Kita Ini Jangan Dilihat Diam Saja Loh
"Dan itu berarti bangsa Indonesia sudah tunduk kepada aksi kriminalitas KKB," tegas Syarief Hasan.
Politikus senior Partai Demokrat itu berpandangan ketimbang memberi uang tebusan, pemerintah lebih baik melakukan operasi pembebasan dengan mengerahkan lebih banyak anggota TNI.
BACA JUGA: Perkembangan Terbaru Pilot Susi Air yang Diculik Kelompok Separatis
Apalagi kehandalan TNI sudah diakui banyak kalangan, termasuk oleh negara asing.
TNI juga sering ikut dalam operasi perdamaian dunia, dan itu menunjukkan kemampuan, keahlian juga keterampilan tentara Indonesia yang sangat mumpuni.
"Dalam sejarah, kehebatan TNI ini sudah teruji. Di era Pak SBY misalnya, TNI berhasil membebaskan 20 orang sandera ABK Kapal MV Sinar Kudus dari tangan perompak Somalia. Jadi untuk membebaskan pilot Susi Air, ini pun TNI pasti bisa," ujar Syarief Hasan.
Karena itu menurut Syarief Hasan pemerintah tidak boleh kalah apalagi tunduk terhadap keinginan KKB.
Pemerintah juga tidak perlu memberikan tebusan, sebagaimana tuntutan KKB, seperti rencana yang akan dilakukan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri untuk mengakhiri drama penyanderaan pilot Susi Air.
Presiden Jokowi sendiri sudah menggelar rapat internal dengan Forkompinda Papua di Kota Jayapura pada Kamis (6/7) malam.
Menurut Jokowi, rapat tersebut membahas proses pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Martenz.
"Tadi malam kami sudah rapat internal. Pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu," ungkap Jokowi seusai membuka acara Papua Street Carnival di Kota Jayapura, Jumat (7/7) pagi.
Jokowi menegaskan pemerintah pusat serius dan terus berupaya membebaskan Kapten Philips yang telah 5 bulan disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.
"Kami ini tidak berdiam ya. Kami sudah berupaya dengan sangat ekstra. Semua sudah diupayakan dan sedang dikerjakan di lapangan, tetapi tidak bisa buka buka ya," ujar Jokowi.
Kasus penyanderaan Capten Philips sendiri berawal sejak 7 Februari 2023.
Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru tersebut disandera KKB Egianus Kogoya seusai pesawat yang dipilotinya mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Nduga.
Selain disandera, pesawat yang dipiloti Kapten Philisp dibakar Egianus dan kelompoknya.
Sejak itu, kapten Philips berada dalam penguasaan KKB Egianus Kogoya hingga saat ini.
Kelompok Egianus sendiri sempat menyampaikan tuntutan mereka guna pembebaskan kapten Philips, mulai dari permintaan uang tebusan, senjata hingga menuntut kemerdekaan bangsa Papua. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi