jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai usulan yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan Pemilu 2024 paling masuk akal.
Karena itu, dia mendukung Pemilu 2024 digelar pada Februari dan Pilkada Serentak 2024 digelar pada November.
BACA JUGA: KPU Tak Salah Putuskan Sendiri Jadwal Pemilu 2024, Begini Alasannya
"Ini adalah usulan yang paling masuk akal. Jadi, perlu memberikan jeda waktu kepada penyelenggara dan peserta pemilu agar semua tahapan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adil," ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu (17/11).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai ada sejumlah hal lain yang perlu diperhatikan dalam penetapan jadwal pemilu dan pilkada 2024.
BACA JUGA: Bangunan Sekolah Roboh Saat Perbaikan, PDIP Ingatkan Anak Buah Anies Baswedan
Yakni, kesiapan dan manajemen teknis pelaksanaan pemilu.
"Sebagai pesta rakyat yang akan menentukan calon pemimpin bangsa, syaratnya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan bebas rahasia. Untuk mewujudkan itu tentu dibutuhkan persiapan dan manajemen teknis yang tepat," ucapnya.
BACA JUGA: Jumlah Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Bertambah, Tanda-tanda Gelombang Ketiga?
Syarief lebih lanjut mengatakan beban KPU dan Bawaslu pada Pemilu 2024 akan sangat berat.
Bahkan, diperkirakan jauh lebih berat ketimbang pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi atensi bersama agar proses dan hasil pemilu betul-betul demokratis.
"Memaksakan pemilu untuk mundur juga tidak sesuai dengan UU Pilkada yang mengamanatkan pilkada serentak pada November 2024. Meskipun regulasi ini dapat direvisi, alangkah baiknya menghormati sistem yang dibuat dan sepakati bersama," katanya.
Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menilai kekhawatiran adanya polarisasi dan instabilitas sebagaimana yang dikemukakan pemerintah, terlalu berlebihan.
Menurutnya, kondisi politik setelah Pemilu 2019 sudah makin kondusif. Keterbelahan politik yang terjadi juga makin menghilang.
Hal tersebut menurutnya harus dipandang sebagai dinamika demokrasi.
“Justru yang terpenting dalam Pemilu 2024 adalah memastikan jadwal, tahapan, proses terkonsolidasi dengan baik sehingga hasil pemilu juga demokratis."
"Jika penyelenggara pemilu sendiri sudah tidak yakin dengan rencana usulan pemerintah, tentu ada yang keliru dengan usulan itu."
"Jadi, simulasi sebagaimana disampaikan KPU dan Bawaslu sudah pilihan yang paling logis,” pungkas Syarief.(**/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang