jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan secara tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dia menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut yang terkesan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat.
BACA JUGA: BBM Naik, Anak Buah AHY Sebut Rakyat Sulit, Tetapi Pemerintah Boros
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan semakin memicu lagi kenaikan bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Kebijakan ini akan semakin menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pelaku UMKM," kata Syarief Hasan melalui keterangan yang diterima, Minggu (3/9).
BACA JUGA: Tolak Kenaikan Harga BBM, 2 Ribu Kader PMII Bakal Demo di Depan Istana
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Untuk harga Pertalite yang semula Rp 7.650 naik menjadi Rp 10 ribu per liter.
BACA JUGA: PKS Tolak Keras Kenaikan Harga BBM, Ruhut Sitompul Senyum, Tertawa, Lalu Bereaksi Keras
Sementara itu, harga solar subsidi yang semula Rp 5.150 naik menjadi Rp 6.800 per liter, dan ertamax juga mengalami kenaikan dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat itu menyayangkan pemerintah tidak mendengar aspirasi rakyat dengan menaikkan harga BBM di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kenaikan harga bahan pokok dan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
"Pemerintah lebih mementingkan pembangunan proyek yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat kecil, seperti pembangunan IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung," sesalnya.
Syarief Hasan berpendapat seharusnya pemerintah mengendalikan dan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, bukan malah menaikkan harga di tengah harga minyak dunia cenderung menurun.
Dia menyebutkan Presiden Jokowi sudah 12 kali menaikkan harga BBM bersubsidi dalam jangka waktu 8 tahun dan ini kenaikan harga BBM kali ini tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia.
"Pemerintahan Presiden SBY yang hanya menaikkan harga BBM sebanyak empat kali dalam rentang waktu sepuluh tahun saat harga minyak dunia naik dan menurunkannya kembali saat harga minyak dunia turun," beber Syarief Hasan.
Syarief Hasan juga menilai bantalan sosial tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM.
Anehnya, menurut dia, bantalan sosial berupa BLT (bantuan langsung tunai) yang diberikan selama ini diambil bukan dari dana khusus pemerintah pusat, melainkan dari Dana Desa yang diambil hingga 40 persen.
"Pemerintah sepertinya sedang bersiasat dan tidak transparan atas politik anggaran kepada rakyat. Di sisi lain data kemiskinan kurang ter update dengan baik sehingga kurang tepat sasaran," ungkap pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Guru Besar bidang Manajemen Koperasi dan UMKM ini juga menyebutkan pelaku UMKM akan merasakan dampak dari kenaikan harga BBM.
Sebab, kebijakan tersebut akan memicu kenaikan harga bahan baku, harga distribusi logistik, dan biaya lainnya sebagai akibat dan efek domino dari kenaikan BBM bersubsidi.
"Padahal pelaku usaha sedang dalam masa transisi untuk bangkit," ujarnya.
Karena itu, dia mendesak pemerintah merevisi kebijakan tersebut dengan menurunkan kembali harga BBM bersubsidi.
Dia menilai pemerintah lebih baik melakukan pembatasan dan pengendalian BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
"Pemerintah juga sebaiknya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan proyek yang memakan biaya besar," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi