jpnn.com, KOLAKA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk 270 juta lebih yang terdiri dari beragam suku dan budaya, membutuhkan rencana dan implementasi pembangunan nasional yang tepat, serta mampu mewujudkan tujuan akhir bernegara yakni mencapai kesejahteraan.
Menurut Syarief, untuk mewujudkan itu semua maka sistem perencanaan pembangunan nasional harus memenuhi beberapa kriteria.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Bentuk Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru dan Alumni
Salah satunya, kata dia, adalah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setiap tahun, sehingga daya beli tinggi dan roda perekonomian berjalan cepat.
Syarief menjelaskan dari sinilah muncul wacana besar dari rakyat tentang perlunya bangsa ini menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN), sebagai pedoman yang memandu penyelenggara negara melaksanakan pembangunan secara lebih terarah dan berkesinambungan.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Terima Pinjaman Australia, Utang Indonesia Makin Membeludak
Pimpinan MPR dari Partai Demokrat yang akrab disapa Syarief Hasan ini menyampaikan hal tersebut dalam 'Diskusi dan Serap Aspirasi Pemikiran Dari Kalangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tentang Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Dihidupkannya Kembali GBHN', di Auditorium Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/4).
Hadir dalam acara itu, Bupati Kolaka Ahmad Safei, Wakil Bupati Muhammad Jayadin, para Pejabat di lingkungan Pemkab Kolaka, Forkopimda, dan perwakilan beberapa ormas serta LSM.
BACA JUGA: Bamsoet: Tidak Ada Pelanggaran HAM dalam Pembangunan KSPN Mandalika Lombok
Menurut Syarief, Indonesia tidak lagi memiliki GBHN seperti masa Orde Baru, namun di dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014, bangsa ini sempat merasakan dampak pelaksanaan pembangunan nasional yang bagus.
Dia menegaskan, pendapatan per kapita rakyat Indonesia dari USD 1.161 per tahun naik menjadi sekitar USD 3.475 per tahun.
Menurut dia, level kemiskinkan juga ikut turun dari 16 persen menjadi 11,25 persen. Tingkat pengangguran juga turun dari 11,2 persen menjadi 5,7 persen.
"Semua itu adalah fakta dan tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.
Artinya, lanjut Syarief, tujuan bernegara sebenarnya sudah bisa dicapai dengan menerapkan sistem pembangunan nasional tanpa melakukan amendemen UUD NRI 1945.
“Tentu saja harus dibarengi kerja- kerja yang baik, konsisten, dan tanpa kenal lelah," kata Syarief Hasan.
Namun, lanjut dia, sebagai negara demokrasi rakyat diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapat, temasuk wacana menghidupkan kembali GBHN. Menurut Syarief, semua pendapat dan wacana itu harus diapresiasi.
"MPR RI sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat berupaya menampung semua pendapat terkait haluan negara ini, kemudian mengkajinya secara mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan," tambahnya.
Untuk kepentingan itulah, MPR RI gencar melakukan kegiatan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat.
Antara lain ke kalangan akademisi berbagai perguruan tinggi di Indonesia, tokoh nasional, ormas, organisasi keagamaan, pimpinan partai politik, dan birokrasi seperti Pemkab Kolaka ini untuk berdiskusi mengambil masukan-masukan guna memperkaya materi kajian.
"Saya berharap dukungan pemikiran dan moril dari rakyat agar wacana besar ini bisa segera diputuskan. Lalu, apa pun keputusannya nanti, apakah GBHN diperlukan atau tidak, pasti yang terbaik untuk rakyat dan negara Indonesia," pungkas Syarief Hasan. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy