jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie meminta pemerintah pusat konsisten menerapkan kebijakan pengetatan melalui aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Dia menegaskan bahwa PSBB ketat memang perlu dilakukan, mengingat saat ini keadaan bukan hanya di Indonesia melainkan juga di dunia sudah boleh dikatakan darurat Covid-19.
BACA JUGA: Satgas Covid-19: Perhatikan Multisektor dalam Penerapan PSBB Ketat
"Karena ini memang keadaan boleh dikatakan termasuk darurat. Artinya di dunia pun sedang cukup tinggi (penularan Covid-19)," kata Syarief, Kamis (7/1).
Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan pemerintah pusat harus konsisten menerapkan, sehingga daerah maupun di bawahnya tidak gamang seperti masa-masa sebelumnya.
BACA JUGA: Pengusaha Kuliner Ini Berharap Tidak Ada Lagi PSBB Ketat
"Bagi daerah-daerah yang sudah lebih memperketat, seharusnya pemerintah pusat tidak mempersoalkan itu," ungkapnya.
Ia mencontohkan Kalimantan Barat (Kalbar) misalnya, yang menerapkan pengetatan bagi pelaku perjalanan yang masuk provinsi itu dengan harus menunjukkan hasil tes usap atau swab test dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Bukan hanya hasil rapid test atau tes cepat antigen saja.
BACA JUGA: Anies Baswedan: Tanpa PSBB Ketat, Kasus Aktif Covid-19 Akan Capai 20.000
"Karena di Kalbar pada saat itu melonjak terjadinya Covid-19 bahkan ada yang meninggal dunia, sehingga Pak Gubernur Kalbar Sutarmidji menerapkan kebijakan dengan tes swab PCR," ujarnya.
Syarief melanjutkan, hal ini juga dilakukan Gubernur Sutarmidji karena ada beberapa temuan orang yang datang ke Kalbar menggunakan rapid test ternyata positif Covid-19. "Nah, makanya untuk itu memang harus tegas dan lebih ketat," ungkapnya.
Ia menambahkan untuk memperketat itu, harus benar-benar dipastikan bahwa orang yang datang tidak sekadar hanya membawa surat bebas corona semata.
Namun, ia mengingatkan, harus dipastikan bahwa orang atau penumpang tersebut benar-benar melakukan swab PCR dan hasilnya negatif.
"Harus dipastikan mereka benar-benar melakukan tes itu," ujar legislator Dapil I Kalbar ini.
Syarief pun menyarankan daerah-daerah lain di Indonesia, yang masih diperkenankan untuk pelaku perjalanan bepergian harus mensyaratkan hasil swab test PCR.
Dia menegaskan batas waktu berlakunya hasil swab tes PCR juga jangan terlalu lama atau berhari-hari bahkan berminggu-minggu.
"Swab PCR itu batas waktunya jangan terlalu lama. Artinya, ini betul-betul harus dilakukan, dan pengawasannya sangat ketat," katanya.
Selain itu, Syarief menambahkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) harus benar-benar diterapkan.
"Yang penting juga adalah tidak ada lagi kerumunan-kerumunan. Jadi, pemerintah harus konsisten dalam hal ini," ungkapnya.
Menurut Syarief, dari pengamatannya di lapangan masih adanya ditemukan sejumlah lokasi yang membuka hiburan sampai malam.
Seharusnya, kata dia, jam buka itu dibatasi. Pengawasannya pun harus ketat.
"Jangan sampai malam, harusnya jam 18.00 misalnya sudah tutup. Jadi, ini memang harus diperketat pengawasannya," katanya.
Menurutnya, meskipun perekonomian tetap dibuka dan berjalan, pengetatan harus dilakukan karena Indonesia tidak melakukan karantina wilayah.
"Saya kira perlu juga peningkatan kesadaran. Namun, harus dibarengi tindakan tegas juga," katanya. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy