jpnn.com, SIDOARJO - Korban lumpur yang tergabung dalam Forum Komunikasi Korban Lumpur Sidoarjo (FKKLS) terus bersuara. Sebanyak 30 anggota FKKLS bertolak ke Jakarta.
Mereka ingin menyampaikan tuntutan di depan Istana Negara. Pemerintah harus mau menanggung ganti rugi yang hingga kini belum terbayar.
BACA JUGA: Tanggul Lumpur Lapindo Mengalami Keretakan
Rombongan korban lumpur itu berangkat kemarin sore. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Mayoritas naik kereta api. Sebagian naik pesawat.
Menurut rencana, setiba di Jakarta, mereka berkumpul di depan Istana Negara. Menurut Koordinator FKKLS Abdul Fattah, korban lumpur lelah menanti pelunasan ganti rugi.
BACA JUGA: Protes Perusahaan, Warga Benamkan Diri di Luapan Lumpur
Sejak lumpur kali pertama menyembur pada 2016, hingga kini belum ada kejelasan. "Selama 12 tahun kami terus menunggu tanpa hasil," ungkapnya.
Dia menyatakan, janji pelunasan ganti rugi selalu disampaikan setiap tahun, tapi tidak kunjung terealisasi. "Tahun lalu kami juga dijanjikan. Tapi, nyatanya, belum cair," kata Fattah.
BACA JUGA: Nyaris Tertimpa Plafon, Nia Ramadhani Diingatkan Azab Allah
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya tidak menutup mata. Lebih dari 239 berkas aset korban yang masuk peta area terdampak (PAT) hingga kini belum terbayar.
Perinciannya; 244 berkas dengan nilai Rp 54 miliar; susulan 19 berkas rumah tangga Rp 9,8 miliar; 30 berkas milik pengusaha senilai Rp 701 miliar; dan aset Perumahan TAS sekitar Rp 273 miliar.
"Totalnya Rp 1 triliun," tutur dia.
Belum lagi berkas aset di luar PAT. Baik yang berupa tanah warga, fasum, fasos, maupun tanah wakaf. Fattah menegaskan, negara harus turun tangan.
Sebab, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku pihak yang bertanggung jawab tidak bisa melunasi kewajibannya. "Jadi, negara harus melindungi hak warganya," tegas dia.
Di Jakarta, rencananya, FKKLS bertemu dengan sejumlah pihak. Antara lain, Komisi V DPR serta menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).
Selain itu, mereka berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. "Kami akan sampaikan bahwa masih banyak korban lumpur yang belum terbayar," jelasnya.
Fattah mengatakan, pertemuan di Jakarta kali ini harus membuahkan hasil. Pemerintah harus mau mengucurkan dana talangan. "Kalau belum jelas juga, kami terus bertahan di Jakarta," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo Mahmud juga berharap tahun ini pemerintah memastikan dana talangan bagi korban lumpur tersebut. "Semoga ada titik temu," ucap politikus PAN itu. (aph/c11/hud/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Desa Minta Masuk Peta Terdampak
Redaktur & Reporter : Natalia