jpnn.com - JAKARTA - Besok, Senin 16 November 2015 merupakan Hari Toleransi Sedunia. Peringatan ini menjadi momen bagi Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan akan program kerjanya saat berkampanye.
"Tidak ada pilihan lain bagi pemerintahan Jokowi-JK, kecuali benar-benar serius mewujudkan janji kampanye dan program kerjanya untuk menghormati kebhinekaan dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni dalam keterangan persnya, Minggu (15/11).
BACA JUGA: JK: PSSI Saja Punya Hymne, Masa Aceh Tidak Boleh?
Menurut Raja, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum tampak ada terobosan berarti dalam memajukan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Itu terlihat dari tingginya kasus intolerensi yang terjadi. Berdasar catatan Setara Institute, sepanjang Januari-Juni tahun 2015, ada 116 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 136 tindakan.
BACA JUGA: IJW: Prasetyo Pantas Diganti!
"Konflik yang ada harus segera ditangani dengan mengoptimalkan pranata-pranata sosial dan budaya, menegakkan hukum secara adil, menebarkan mawar-mawar kebajikan dan kemanusiaan di bumi pertiwi, dan merawat hidup kebersamaan dalam jalinan solidaritas ke-Indonesaan," katanya.
Raja juga menyorot kerja Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang tidak secara optimal menertibkan Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat intoleran.
BACA JUGA: Masyarakat Tunggu Jawaban Presiden: Ganti atau Pertahankan Jaksa Agung?
Menurutnya, dengan sikap diam pemerintah yang seolah melakukan pembiaran merupakan tindakan yang melawan konstitusi.
"Seluruh Perda tersebut harus dicabut. Ini adalah pembangkangan konstitusi yang terjadi, pembiaran yang dilakukan selama ini adalah juga tindakan melawan konstitusi," ucapnya.
Yang tidak kalah penting adalah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang digelar serantak 9 Desember 2015. PSI berharap Pilkada tidak dinodai dengan isu-isu SARA untuk dijadikan argumentasi politik hanya untuk kepentingan mendulang suara.
PSI sendiri kata Raja akan di garis depan untuk melawan praktek intoleransi. "PSI mengambil ini sebagai garis perjuangan politiknya. Karena PSI sadar bahwa intoleransi adalah aksi separatisme yang paling nyata," pungkasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat: Sejak Awal Penunjukan Prasetyo Menuai Kontroversi
Redaktur : Tim Redaksi