jpnn.com - JAKARTA - Keberadaan Kementerian Kependudukan sangat mendesak, bahkan urgen. Karena itu rencana presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membentuk kementerian ini sangat diapresiasi banyak kalangan.
Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan pembentukan Kementerian Kependudukan memang sudah mendesak. Alasannya, tahun 2030, Indonesia akan mendapat bonus demografi yaitu meledaknya jumlah penduduk usia muda dan produktif.
BACA JUGA: PKS Minta Hakim, Jaksa Terima Mubahalah Anas Demi Kredibilitas
"Nah, Kementerian Kependudukan inilah yang akan lebih fokus mempersiapkan kebijakan apa saja guna menyongsong bonus demografi. Jangan sampai bonus itu malah menjadi bencana demografi," ujar Siti di Jakarta, Kamis (25/9).
Pernyataan senada dikemukakan Daniel Rosyid. Menurutnya, ada dua hal penting dalam kaitan Kementerian Kependudukan ini. Pertama, selama ini, perencanaan pembangunan kurang memperhatikan aspek kependudukan, sehingga sasaran pembangunan kurang terarah.
BACA JUGA: Suhardi Alius Dijagokan Jadi Kapolri, Martin Untuk Menpora
Kedua kata Daniel, berbagai analisa yang digunakan terkait soal kependudukan, lebih melihat penduduk sebagai individu, bukan keluarga. Padahal basis utama masyarakat Indonesia adalah keluarga, bukan pendudukan individu.
"Sebagai intitusi, keluarga di Indonesia juga sudah mulai terancam, sama seperti di negara Barat. Karena itu, keberadaan Kementerian Kependudukan ini akan mengembalikan marwah dan posisi keluarga, sehingga soal narkoba, kenakalan remaja dan seks bebas dapat dibenahi lewat institusi keluarga," ungkap Daniel. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Ruhut Sarankan Anas Terima Vonis Delapan Tahun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika Intelijen Lemah, Jokowi Bisa Senasib Gus Dur
Redaktur : Tim Redaksi