jpnn.com - JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Profesor Sri Edi Swasono menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo yang tergesa-gesa menaikkan harga BBM. Seharusnya kata Sri Edi, Pemerintah menunggu hasil kerja tim pemberantasan mafia Migas yang dipimpin ekonom UI Faisal Basri.
Terlebih Presiden Joko Widodo tahu ada mafia Migas dan pasti ada biaya ekstra dalam pembelian dan distribusi Migas, mestinya jangan segera menaikkan harga BBM. Bereskan dulu mafianya.
BACA JUGA: Fuad Amin dan Tersangka Pemberi Suap Saling Menyalahkan
"Putusan menaikkan harga BBM itu sama-sama perampokan kedaulatan ekonomi rakyat. Sudah tahu ada mafia Migas, tidak cepat disikat, tapi malah menaikkan BBM," kata Sri Edi dalam keterangan pers bersama Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) di Jakarta, Selasa (2/12).
Menurut Sri Edi, jika tim yang diketuai Faisal Basri sudah melaporkan hasil kerjanya dan terbukti ada mafia migas yang membuat rantai BBM begitu mahal, maka harga BBM harus segera diturunkan kembali.
BACA JUGA: Klaim Dukungan Ical Berbeda dengan Data Masuk di Tim Verifikasi
Di tempat yang sama, pengusaha nasional Poppy Dharsono membacakan pernyataan sikap KKR berjudul "Menagih Janji Trisakti".
"KKR menuntut, sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla seharusnya lebih pro-aktif untuk menjaga kredibilitas pemerintahan dengan membatalkan kenaikan harga BBM," tegasnya.
BACA JUGA: PPATK Serahkan 10 Transaksi Janggal Bernilai Besar ke Kejagung
Selain itu, KKR juga menuntut semua pihak baik di dalam maupun luar pemerintahan menggalang persatuan seluas-luasnya untuk memperjuangkan Trisakti bagi Indonesia baru.
Sementara mantan Kasal Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto menambahkan keputusan Presiden Jokowi mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM justru telah menciderai Trisakti Bung Karno yang menjadi ruh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini yaitu berkepribadian dalam Kebudayaan, berdikari dalam ekonomi, dan berdaulat dalam politik.
Keputusan Presiden Joko Widodo tersebut lanjut Slamet, merupakan pengkhianatan dan pelanggaran terhadap Pembukaan UUD’45 yang memerintahkan negara agar melindungi seluruh rakyat Indonesia dari Rezim merampok kedaulatan ekonomi rakyat.
Sedangkan Marwan Batubara menegaskan, seharusnya pemerintah transparan dalam hitung-hitungan subsidi BBM dan menjelaskan ke publik berapa sesungguhnya impor Migas, harga Migas, dan kebutuhan riil.
"Yang pokok sebenarnya brantas mafia dan jelaskan secara terbuka soal BBM, soal naik harga, tidak masalah jika semua terbuka. Ini kok terkesan tertutup. Dari mana jumlah sudsidi yang besar seperti pada tahun 2014 sebanyak 246 triliun rupiah?," tanya Marwan.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wasekjen Golkar Puji Kemahiran Ical Terapkan Strategi
Redaktur : Tim Redaksi