jpnn.com - JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kondisi global dan domestik menjadi pertimbangan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
Selain itu, pemerintah berfokus pada penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, dan defisit anggaran.
BACA JUGA: Tees Gandeng Tokopedia Pasarkan Kaus Star Wars
”Penerimaan negara itu utamanya pajak. Pajak sebenarnya melakukan dua fungsi yang bertentangan. Yakni penerimaan negara, tapi juga harus mendorong iklim investasi agar kompetitif. Makanya, kami cari titik tengahya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penjelasan nota keuangan dan RAPBN 2017 di gedung Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, kemarin (16/8).
Tahun depan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan Rp 1.495,9 triliun. Angka tersebut lebih rendah daripada target perpajakan dalam APBNP 2016 yang Rp 1.539,2 triliun.
BACA JUGA: XL Alokasikan Setengah Capex untuk Pengembangan Jaringan
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp 240,4 triliun. Jumlah tersebut juga lebih rendah daripada target di APBNP 2016 yang dipatok Rp 245,1 triliun.
Terkait infrastruktur, lanjut Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya berfokus di Pulau Jawa. Tapi juga di daerah lain di Indonesia. Selain itu, pihaknya kembali menekankan efisiensi penggunaan anggaran negara.
BACA JUGA: Bisnis Online Dengan Facebook Lebih Tepat Sasaran
”Belanja akan fokus pada infrastruktur dan efisiensi. Pemerintah daerah juga memiliki fungsi dan peran makin penting. Transfer daerah bisa lebih efektif dalam menggunakan anggaran untuk pembangunan,” imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Dalam RAPBN 2017, pemerintah menargetkan belanja negara Rp 2.070,5 triliun. Terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.310,4 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 760 triliun. Untuk defisit, totalnya Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dalam poin belanja negara, pemerintah memastikan bahwa tahun depan gaji pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI/Polri tidak naik. Namun, pemerintah tetap memberikan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) seperti tahun ini.
”Kebijakan masih sama seperti 2016. Tidak ada kenaikan gaji. Yang ada hanya THR,” ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani.
Pemerintah akan mengajukan kebijakan tersebut kepada DPR dalam pembahasan RAPBN 2017 nanti. Selain gaji seperti biasa selama 12 kali setahun, PNS menerima gaji ke-13 yang merupakan gaji pokok ditambah tunjangan.
Kemudian, ada gaji ke-14 yang disebut THR, yang besarannya merupakan gaji pokok tanpa tunjangan.
Askolani menyebutkan, alasan tidak naiknya gaji PNS serta anggota TNI/Polri ialah mengantisipasi beban pensiun yang harus dibayar negara di masa mendatang. ”Apakah masih cukup efektif untuk mempertahankan kondisi ke depan,” ujarnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, target pertumbuhan pemerintah 5,3 persen dalam RAPBN 2017. Target itu diperkirakan bisa tercapai dengan dukungan empat poin.
Pertama, investasi menjadi salah satu sumber pendorong pertumbuhan. Berikutnya, daya beli masyarakat akan tetap tinggi. Kemudian, pengeluaran pemerintah lebih besar daripada 2016.
Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi sisi produksi dengan menitikberatkan pada beberapa sektor produktif. ”Seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, serta komunikasi dan informasi,” sambungnya.
Selain pertumbuhan, dalam RAPBN 2017 inflasi dipatok 4 persen, nilai tukar Rp 13.300 per dolar AS, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan rata-rata 5,3 persen, dan asumsi harga minyak mentah USD 45 per barel.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menilai asumsi ekonomi makro yang ditetapkan untuk 2017 cukup konservatif. Dia juga menyambut baik asumsi tersebut lantaran dinamika ekonomi global masih melemah.
Namun, Agus menggarisbawahi, peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi terbuka lebar.
Terlebih bila merujuk pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bakal menjaga fiskal lebih sehat dan kredibel. ”Tentu yang banyak berperan adalah seberapa jauh sukses kita di tax amnesty. Kan masih ada tax amnesty sampai kuartal pertama 2017,” jelas Agus.
Selain itu, dengan usaha pemerintah meningkatkan basis pajak, target penerimaan lebih mudah untuk digenjot. Tax reform menjadi prioritas dibahas pemerintah dengan DPR. Dalam perencanaan itu, sudah diagendakan pembahasan revisi ketentuan umum pajak, pengajuan RUU penerimaan bukan pajak, serta revisi PPh dan PPN.
”Itu semua akan membuat administrasi pajak kita lebih baik,” imbuh mantan menteri keuangan tersebut.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan 2017 di depan DPR dan DPD. Dalam pidato setebal 24 halaman itu, Jokowi memastikan bahwa 2017 dijadikan momentum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya yang terfokus pada perencanaan dan penyiapan regulasi.
Untuk pembangunan jalan, pemerintah mematok target 703 kilometer jalan baru plus 8.452 meter jembatan. Termasuk di dalamnya menyelesaikan jalan tol trans-Jawa lebih cepat. Begitu pula pembangunan jalur kereta api (KA). Tidak hanya di Jawa, rel KA juga dibangun di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Di laut, pemerintah sudah menetapkan 24 pelabuhan utama sebagai simpul tol laut. Pada saat bersamaan, saat ini sedang dibangun 41 pelabuhan baru. Targetnya, pada 2019 Indonesia sudah punya sepuluh pelabuhan baru.
Pembangunan pelabuhan tersebut juga diimbangi penyiapan kapal. ”Pemerintah bakal menyelesaikan pembangunan 30 kapal sebagai pendukung tol laut,” ujarnya.
Di bidang transportasi udara, pemerintah sudah membuka enam bandara baru. Khusus di Jawa, pemerintah memulai merencanakan pembukaan jalur penerbangan di selatan. Di bidang listrik, target 35 ribu megawatt hingga 2019 belum berubah.
Dia menjamin Indonesia bebas byar-pet bila proyek tersebut bisa tuntas. Untuk itu, pihaknya akan memperbesar peran BUMN dan swasta guna ikut membangun infrastruktur.
Jokowi menyebutkan, sejumlah program lain juga menjadi prioritas pemerintah. Antara lain amnesti pajak, penurunan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 9 persen, dan rencana memperbanyak pendidikan vokasi. Hingga saat ini, perangkat regulasi untuk mendukung 12 paket tersebut sudah 96 persen selesai. ”Kita harus bekerja dengan paradigma baru. Anggaran difokuskan untuk program-program prioritas,” tambahnya.
Acara pidato kenegaraan itu dihadiri dua mantan presiden, yakni Presiden Ketiga B.J. Habibie dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri yang duduk di sebelah kiri Mufidah Jusuf Kalla.
Sementara itu, Sinta Nuriyah yang mewakili Presiden Keempat KH Abdurrahman Wahid duduk di sebelah kiri Megawati. Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir.
Hal unik terjadi ketika sesi doa. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii membacakan doa dengan kalimat-kalimat kritik.
”Lihatlah, ya Allah, bumi kami yang kaya dikelola bangsa lain dan kulinya adalah bangsa kami,” ucapnya. Dia juga menyebut bangsa Indonesia kehilangan jati diri sebagai bangsa yang ramah, santun, dan saling percaya.
Syafii kemudian juga mengandaikan bila suatu ketika Indonesia diserang negara lain, apakah pertahanan Indonesia mampu membendung.
”Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat, yang hanya memberikan janji-janji palsu,” ujarnya. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak khusyuk mengamini doa tersebut. (ken/dee/byu/c9/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Japfa Dapat Suntikan USD 80 Juta
Redaktur : Tim Redaksi