jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mnepan-RB) Yuddy Chrisnandi memastikan tahun ini masih ada rekrutmen CPNS. Hanya saja, formasinya terbatas hanya untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum, dan lulusan sekolah kedinasan. Untuk formasi lainnya belum ada rencana untuk dilakukan perekrutan.
"Moratorium ini tetap dikecualikan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegak hukum," kata Yuddy saat raker dengan Komisi II DPR,seperti dipublikasikan Humas Kemenpan-RB.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Tegaskan Rekrutmen CPNS dari Bidan Desa PTT Gratis
Ditegaskan, selain formasi tersebut, kebijakan penghentian sementara alias moratorium penerimaan CPNS tetap diberlakukan. Termasuk untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), juga belum akan dilakukan perekrutan tahun ini.
Dijelaskan, kebijakan moratorium ini dibuat karena tuntutan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih berkualitas dan profesional.
BACA JUGA: Lima Hal yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Revisi UU Terorisme
Di sisi lain, situasi anggaran pemerintah saat ini masih terbatas. Karena itu, pemerintah saat ini perlu rehat dulu dalam penerimaan pegawai.
"Kita juga harus melakukan penelaahan terhadap jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Apakah sudah memadai atau tidak. Kita lakukan moratorium. Sehingga kita bisa rehat dan melihat secara jernih kebutuhan aparatur kita seperti apa," kata Yuddy.
BACA JUGA: Bamsoet Akui Ada Yang Mau Perkeruh Situasi
Sementara, terkait dengan keputusan Yuddy membatalkan pengangkatan honorer kategori dua (K2), mendapat reaksi keras dari para pengurus Forum Honorer K2 Indonesia.
Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara pada 10 Februari 2016 mendatang.
Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia Riyanto Agung Subekti mengatakan, seluruh honorer K2 wajib ikut aksi tersebut.
"Apa boleh buat, kalau dengan demo presiden bisa melek ke honorer K2, maka akan kami tunjukkan. Kami minta presiden mengeluarkan diskresi bagi honorer. Bisa dirasakan bagaimana bila tiga hari tanpa honorer," ujar pria yang biasa dipanggil Itong itu, kemarin. (sam/esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuasa Hukum RJ Lino: Tidak Bisa Hanya Berdasarkan Potensi
Redaktur : Tim Redaksi