jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo menyatakan bahwa banyak partai politik yang memerlukan anggaran besar pada tahun ini. Biaya besar itu diperlukan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.
"Partai politik memerlukan anggaran yang besar untuk berkompetisi baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden," kata Mardiasmo dalam launching ‘Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Tahun 2014’ di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (28/2).
BACA JUGA: Usul NIP Honorer K2 Ditenggat 31 Mei
Mardiasmo menambahkan, kondisi tersebut akan menimbulkan risiko kecurangan terutama dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Ini intesitasnya akan lebih tinggi dalam tahun politik," ucapnya.
Guru besar ilmu ekonomi di Universitas Gadjah Mada itu menjelaskan, ada beberapa ruang lingkup dalam koordinasi supervisi bidang pencegahan tahun 2014. Di antaranya adalah pengelolaan APBD yang menyangkut dana hibah, bantuan sosial (bansos) dan dana belanja daerah. “Di samping itu kita melihat sampai ke perubahan APBD," ujarnya.
BACA JUGA: Anas Dicecar Penyidik Banyak Hal
Sementara Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan, untuk mencegah penyelewengan, KPK siap memandu para pejabat di daerah dalam menyusun dan merumuskan APBD. Menurutnya, prinsip utama yang harus disadari dan ditanamkan dalam benak tiap pejabat adalah uang negara harus disusun secara terbuka dan digunakan buat kepentingan rakyat seluruhnya.
"Kerakyatan itu prinsipnya. Karena selama ini penggunaan dana itu hampir tercabut dari dasar kerakyatan. Korupsi Itu bentuk pejajajahan juga. Makanya jangan sampai terjadi penjajahan itu," tandas Busyro.
BACA JUGA: Mendikbud Tak Permasalahkan Surat Ical ke Guru-guru
Untuk diketahui, KPK mengundang beberapa pihak dalam acara launching koordinasi supervisi bidang pencegahan tahun 2014. Selain BPKP, KPK juga mengundang kepala daerah dan anggota DPRD.
Kepala daerah yang diundang adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang mewakili Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. Meski demikian, Jokowi tidak hadir dalam acara tersebut. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Linda Gumelar Minta Polisi Tegas ke Pengelola Samuels Home
Redaktur : Tim Redaksi