jpnn.com, JAKARTA - Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia (Solusi UI) menyarankan kader-kader partai politik (parpol) yang menjadi anggota DPR maupun pejabat pemerintah menjauhi korupsi.
Dengan demikian, parpol, terutama berlabel Islam, yang menaungi figur itu bakal mendapat kepercayaan masyarakat dalam Pilkada Serentak 2018, pemilihan legislatif, dan Pilpres 2019.
BACA JUGA: Anggota Sibuk Rebutan Kursi, Bamsoet Revisi Prolegnas
Hal itu merupakan kesimpulan diskusi yang diselenggarakan Solusi UI bekerja sama dengan Forum Akselerasi Masyarakat Madani Indonesia (FAMMI) di Jakarta, Selasa (16/1).
Acara itu menghadirkan pembicara seperti Ketua Umum Solusi UI Sabrun Jamil, politikus PKS Mardani Ali Sera, konsultan politik dari Polmark Eep Saefaullah Fatah, dan Ketua Umum FAMMI Akmal Naseri Baseral.
BACA JUGA: Tahun Politik Tiba, Gunakanlah Media Sosial dengan Bijaksana
Hadir pula Wakil Bendahara Umum DPP PAN Chandra Tirtawijaya dan Ketua Umum Ikatan Alumny Universitas Indonesia (Iluni UI) Arief Budhy Hardono
Sabrun mengatakan, parpol berbasis Islam harus bersatu untuk memperjuangkan umat demi membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
BACA JUGA: PKS Rilis 9 Nama Bakal Capres-Cawapres 2019
Selain itu, dia meminta kader-kader parpol menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama.
“Sudah sepantasnya janji-janji yang disampaikan saat kampanye benar-benar direalisasikan,” kata Sabrun.
Sementara itu, Eep mengatakan, parpol bisa dikatakan membawa label Islam jika menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam.
Di antaranya, menyejahterakan umat Islam, menjauhi perbuatan korupsi, dan tidak melakukan tindakan yang dilarang agama.
Eep juga meminta masyarakat berhati hati dan tidak mudah mengkategorikan sebuah parpol.
“Jangan sampai ada kategori partai politik nonpenista agama (PPNA) dan parpol PENISTA Agama (PPA). Yang harus diutamakan partai-partai politik Islam adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memperluas jaringan,” papar Eep.
Pernyataan Sabrun dan Eep juga diamini Mardani. Menurut Mardani, saat ini, yang harus diutamakan adalah keberpihakan kepada nilai-nilai agama, khususnya Islam, dan yang diyakini oleh masyarakat.
“Kita perlu orang-orang yang berkualitas, yang tekun dalam bekerja dan berakhlak mulia,” papar Mardani.
Di sisi lain, Mardani mengakui biaya politik di Indonesia sangat mahal. Dia mencontohkan anggaran sebesar Rp 15 triliun yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyambut Pileg dan Pilpres 2019.
Sementara itu, Chandra sepakat dengan pernyataan Mardani. Menurut pria yang karib disapa Acai itu, tujuan parpol dan bernegara bakal tercapai jika orang-orang berkualitas masuk ke partai.
“Untuk merealisasikan tujuan baik tersebut, diam-diam DPP PAN sudah menjalin kerja sama dengan DPP PKS. Termasuk memilih dan mendukung calon-calon kepala daerah yang berkualitas dan berakhlak mulia dalam pilkada serentak di berbagai daerah tahun 2018 ini,” papar Acai.
Di tempat yang sama, Sekjen Solusi UI Eman Sulaeman Nasim menyampaikan, pihaknya akan mendukung siapa pun alumni UI yang berkualitas dan berakhlak mulia, untuk maju baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah maupun presiden.
“Solusi UI nonpartisan. Setiap alumni UI muslim yang berkualitas,takwa dan berakhlak mulia, dari partai mana pun mereka akan kami endorse. Kami akan dukung baik untuk jadi anggota DPR RI, kepala daerah, bahkan presiden sekalipun,” papar Eman. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Jokowi-Cak Imin demi Pembangunan Indonesia Timur
Redaktur & Reporter : Ragil