Tak Ada Dana Bangun Rutan KPK

JAKARTA- Pemerintah memastikan 2010 ini, tahanan dan narapidana hasil tangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan menempati tempat khususItu berarti tahanan dan narapidana KPK masih akan menumpang di Lapas dan Rutan milik Depkum HAM atau Mabes Polri.

"Tahanan khusus KPK belum

BACA JUGA: Menkumham: Semua Kalapas, Karutan dan Sipir Dirotasi

Dananya belum ada, Mas,” kata Menkum HAM Patrialis Akbar di kantor Presiden, saat akan melaporkan penanganan kasus Arthalyta Suryani alias Ayin dkk kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (12/1).

Bukan itu saja, ruang tahanan yang berada di bawah gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, juga tak bisa ditempati karena tidak memenuhi standar

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana pembangunan lapas korupsi KPK, tergantung dari program masing-masing lembaga

BACA JUGA: Jaksa Agung: KPK Tak Ambil Kasus Dubes Thailand

"Kalau posisi saya dari sisi APBN, berapa yang diusulkan lembaga itu kita sesuaikan dengan kondisi keuangan," ucapnya.

Menurut Menkeu, dalam pembangunan lapas itu tergantung pada program yang diusulkan oleh Menkum HAMJika lembaga itu mengusulkan untuk menambah kapasitas dan membangun lapas baru, dimungkinkan diusulkan pada APBN-P 2010.

"Kita lihat kondisi keuangan dulu

BACA JUGA: Patrialis: Ayin dkk Segera Dipindah

Laporan programnya bagaimana, kalau soal menambah kapasitas dan rencana pembangunan lapas bisa dilakukan dengan banyak caraMisalnya, bekerja sama dengan Pemda atau dari Depkum HAM sendiri," pungkasnya.(gus/esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala Rutan Pondok Bambu Dicopot