jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek benar-benar dicecar seputar peredaran vaksin palsu yang berhasil diungkap Bareskrim Polri.
Apalagi, ketika dipanggil ke Komisi IX DPR, menteri dari kalangan profesional itu justru dicap tak prosesional lantaran tidak bisa berbicara sesuai data mereka.
BACA JUGA: Hmmm... Ternyata Ini Rahasia Internal TNI agar Tak Terlihat Gaduh
Ini terjadi karena Menkes Nila, tidak bisa menjawab pertanyaan Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, tentang apa kandungan vaksin palsu, apa bahayanya dan di mana saja peredarannya.
"Makasih Ibu Menteri sudah mencoba menjelaskan, tapi saya masih enggak paham. Pertama Bu Menteri menjelaskan ini belum bisa diambil untuk sampel penelitian. Anehnya kok polisi bisa tahu itu palsu, berarti kan polisi sudah uji coba dulu. Sementara menteri kesehatan belum pasti ini palsu atau tidak," kata Saleh, Senin (27/6).
BACA JUGA: Posko dan Jadwal Mudik Gratis dari Partai Demokrat Cek Di Sini
Politikus PAN itu lebih menyesalkan sikap Menkes Nila dan jajaran yang menganggap remeh temuan polisi. Parahnya, Kemenkes hingga saat ini belum meneliti apa kandungan di dalam vaksin tersebut dengan alasan terkendala birokrasi di kepolisian.
"Masa sudah darurat seperti ini. Sudah heboh Republik ini. Tapi Bu Menteri belum bisa menjelaskan benda apa yang ada dalam vaksin itu. Jangan-jangan virus apa gitu," ujarnya, dengan nada tinggi dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf.
BACA JUGA: DPR Tak Mendukung KPK, Tidak juga Membela BPK
Menteri Nila yang dicecar dewan mencoba menjelaskan bahwa vaksin itu diketahui palsu karena tidak dibuat pada industri yang benar. Di dalam negeri, bahan-bahan untuk memperkuat daya tahan tubuh anak, dibuat oleh PT Biofarma.
"Bagaimana mengetahui itu palsu, itu dibuat tidak dalam suatu industri yang benar. Vaksin itu dibuat di PT Biofarma, kita tahu betul. Ini (industri) perumahan (yang palsu), bentuknya tidak sesuai atau tidak benar," jelas Nila.
Namun, penjelasan Menteri Nila kembali dipatahkan oleh Saleh. Politikus PAN itu mencap kinerja Menkes tidak profesional karena mengandalkan data kepolisian.
"Ini kerja-kerja tidak professional, untuk apa kita anggarkan susah-susah untuk melindungi rakyat ini, kok yang digunakan Menkes modus dari kepolisian. Silahkan bekerja sendiri dengan caranya. Kita minta tanggung jawab Menkes terkait ini. Ini cuma penjelasan kepolisian, kan kita minta penjelasan Menkes," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi : Tidak Ada Rencana Minta Maaf pada PKI!
Redaktur : Tim Redaksi